 |
| Foto// Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri (tengah) |
Lombok Utara, penantb.com – Pemda Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Sosial resmi mengukuhkan 25 anggota Komite Pemantau dan Diseminasi Pemantauan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lombok Utara.
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., tersebut berlangsung di Lesehan Sasak Narmada, pada Jumat (17/10/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Kusmalahadi menegaskan bahwa pembentukan komite ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Sosial, untuk memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat miskin.
“Saya berharap Komite Pemantau Kabupaten Lombok Utara dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung program pembangunan. Kesetaraan gender dan peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Wabup.
Lebih lanjut, Wabup juga memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara atas inisiatif dan kerja sama lintas sektor yang telah dibangun bersama berbagai lembaga non-pemerintah (NGO) dan mitra pembangunan lainnya.
“Selamat atas dikukuhkannya Komite Pemantau Kabupaten Lombok Utara. Ini adalah bentuk kolaborasi dan sinergitas yang menyatukan hati. Pembangunan Lombok Utara bukan hanya tugas Bupati dan Wakil Bupati atau OPD, tetapi juga melibatkan masyarakat, NGO, dan mitra strategis lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat (LPSDM NTB), Ririn Hayudiani, menyampaikan bahwa pembentukan Komite Pemantau ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendorong efektivitas pelaksanaan PKH di tingkat daerah.
“Keberadaan Komite Pemantau merupakan perpaduan multi-stakeholder yang penting, layaknya komite di sekolah yang berfungsi menjembatani kemitraan dengan pemerintah daerah,” jelas Ririn.
Ia juga mengajak seluruh anggota komite untuk aktif melahirkan ide-ide kreatif guna memperkuat peran Dinas Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita bersama memikirkan hal-hal baik dan ide-ide terbaik untuk kemajuan daerah kita,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial Provinsi NTB, pendamping PKH, serta sejumlah NGO mitra sosial yang selama ini berperan aktif dalam mendampingi kelompok penerima manfaat.
Dengan terbentuknya Komite Pemantau PKH, diharapkan pengawasan dan diseminasi informasi terkait program bantuan sosial di Lombok Utara dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
0 Komentar