 |
| Foto//Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan |
TANJUNG, PenaNTB.com – Setelah kembali ke kantor pasca masa cuti, Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan, ST., M.Eng., menegaskan pentingnya pelayanan publik yang tetap optimal meskipun masa pemerintahannya bersama Bupati sedang berada di penghujung masa jabatan.
Dalam suasana persiapan Pilkada yang tinggal dua hari lagi, Danny memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, khususnya di sektor-sektor vital seperti Kesehatan, Pendidikan, dan Administrasi Kependudukan.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin, 25 November, Danny menyampaikan bahwa meskipun Pilkada 2024 semakin dekat, pelayanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus tetap menjadi prioritas utama.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada tidak boleh mengganggu layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan.
"Pelayanan OPD tidak sepenuhnya berkaitan dengan persiapan hari pencoblosan oleh Penyelenggara, KPU dan Bawaslu. OPD tidak boleh lengah memberikan pelayanan, khususnya sektor Kesehatan, Pendidikan, maupun pelayanan publik lainnya," tegasnya.
Danny menegaskan bahwa meski pemerintah daerah tengah bersiap menyambut hari pencoblosan pada 27 November, pelayanan publik harus terus berjalan seperti biasa, dan tidak ada alasan bagi OPD untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama Danny adalah proses perekaman e-KTP bagi pemilih pemula. Mengingat tingginya jumlah pemilih baru, khususnya di kalangan pelajar yang baru menginjak usia 17 tahun dan berhak memilih.
Wakil Bupati meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk bekerja ekstra keras. Tercatat, ada sekitar 1.700 pelajar yang memiliki hak pilih namun belum melakukan perekaman e-KTP.
“Dukcapil harus melakukan perekaman secara mobile, jemput bola ke sekolah-sekolah SMA, SMK dan MA yang ada di KLU. Jangan sampai ada pemilih pemula yang tidak bisa memilih hanya karena keterlambatan kita memberikan akses administrasi kependudukan,” ujar Danny.
Dia menambahkan bahwa Dukcapil perlu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbudpora) Provinsi NTB serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan perekaman e-KTP dapat dilakukan di sekolah-sekolah.
Mengingat waktu yang tersisa hanya dua hari menjelang pemilihan, Danny menekankan agar perekaman e-KTP dapat dilakukan secepat mungkin.
Selain Dukcapil, sektor pelayanan publik lainnya yang menjadi perhatian Danny adalah Dinas Kesehatan. Ia meminta petugas kesehatan, khususnya yang bekerja di Puskesmas dan Rumah Sakit, untuk memastikan pelayanan tetap optimal pada hari pencoblosan.
Tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga bagi tenaga medis yang memiliki hak pilih. Danny menegaskan bahwa pelayanan kesehatan dan hak pilih petugas medis harus tetap sejalan.
"Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit harus dipersiapkan dengan baik. Pelayanan harus tetap jalan, hak pilih tenaga medis juga harus tersalurkan," tambahnya.
Pihaknya berharap pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya penurunan kualitas, meskipun banyak tenaga medis yang terlibat dalam proses pemilihan.
Danny memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk petugas medis, harus memiliki akses yang sama untuk memberikan suara pada Pilkada 2024.
Danny berharap Pilkada 2024 di Lombok Utara dapat berlangsung dengan damai dan sesuai dengan tagline "Melbao", yang mengedepankan kebersamaan dan keamanan.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan, serta pasca pemilihan, agar Lombok Utara dapat menciptakan suasana yang kondusif.
"Yang lebih penting lagi, berikan hak pilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Semua masyarakat memiliki hak politik yang sama, tanpa tekanan, provokasi, apalagi money politik," tandas Danny.
0 Komentar