 |
| Foto// Bupati KLU H.Djohan Sjamsu saat membuka kegiatan FGH bersama BKKPN |
TANJUNG, penantb.com - Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai salah satu daerah yang ada di provinsi NTB, yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah dan ekonomi masyarakatnya. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Gili Matra, yang meliputi Pulau Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan, dianggap sebagai aset strategis yang memerlukan perlindungan dan perawatan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat lokal.
Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, mengungkapkan hal ini saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan di Kawasan Konservasi Gili Matra. Acara ini berlangsung di Aula Kantor Bupati pada Selasa (11/06/2024).
"Lombok Utara juga menjadi salah satu ikon pariwisata di Provinsi NTB, sekaligus sebagai wilayah dengan tingkat toleransi tinggi," ujar Bupati Djohan dalam sambutannya.
 |
| Foto// acara dihadiri beberapa perwakilan kepala OPD yang ada di lingkup Pemda KLU |
Ia menegaskan pentingnya menjaga dan merawat kawasan konservasi ini demi keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Bupati Djohan mengapresiasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang yang menyelenggarakan FGD ini.
"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan hasilnya dapat diimplementasikan dengan baik," tambahnya.
Ia menekankan bahwa sektor pariwisata memiliki peran penting sebagai sumber devisa dan pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas.
Bupati Djohan, yang juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan, berharap FGD ini dapat membantu mengidentifikasi dan merencanakan solusi untuk permasalahan di kawasan konservasi Gili Matra.
"Kita perlu membentuk satuan tugas dan sekretariat percepatan penanganan permasalahan di kawasan konservasi ini," tegasnya.
 |
| Foto// koordinator Wilayah Kerja Kawasan Gili Tramena, Martanina, S.ST,Pi, |
Koordinator Wilayah Kerja Kawasan Gili Tramena, Martanina, S.ST,Pi, menjelaskan bahwa tujuan FGD ini adalah untuk mendiskusikan dan merumuskan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan di Gili Matra, khususnya yang mengancam degradasi terumbu karang.
"Semoga dengan FGD ini, kita bisa menyatukan persepsi, visi, dan misi kita demi keberlangsungan ekosistem konservasi di Gili Matra," harap Martanina.
Ia menambahkan bahwa seluruh stakeholder di Lombok Utara akan menyatukan visi dan misi terkait pengelolaan Gili Matra secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
"FGD telah menghasilkan sekitar 18 permasalahan prioritas dari masing-masing instansi," ungkapnya.
Martanina juga menyatakan bahwa pihak BKKPN Kupang meminta setiap OPD terkait untuk merumuskan permasalahan tersebut secara rinci agar dapat diselesaikan pada tahun 2024 atau tahun berikutnya, sesuai dengan tupoksi masing-masing dan anggaran yang tersedia.
Acara FGD ini diikuti oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekbangkeu H. Rusdi, ST, para asisten Setda KLU, para kepala dinas terkait, serta undangan lainnya.
Narasumber dari Universitas Mataram, Dr. Nurliah, turut hadir memberikan materi mengenai permasalahan degradasi kondisi lingkungan di kawasan konservasi Pulau Gili Matra. (Ten*)
0 Komentar