Matanusra.com | SELONG - Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy memimpin rapat koordinasi teknis lengkap pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.
Bupati mengingatkan sejumlah hal terkait capaian dan serapan APBD terutama di tiga sektor prioritas seperti Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur. Pada rakor yang berlangsung Selasa (23/07) tersebut Bupati meminta kepala SKPD untuk meningkatkan kegiatannya mengingat masih rendahnya serapan anggaran Lombok Timur.
Rapat yang dihadiri seluruh kepala OPD dan Camat se-Lombok Timur ini menjadi tolok ukur capaian dan evaluasi kegiatan yang harus segera diselesaikan. Masih rendahnya serapan anggaran di berbagai OPD menjadi sorotan. Salah satu yang mendapat sorotan adalah Dinas Kesehatan. Bupati mempertanyakan belum beroperasinya sejumlah Puskesmas yang dibangun pada tahun anggaran 2018 lalu. Bupati juga kembali mengingatkan kesiapan RSU Labuhan Haji yang rencananya akan diresmikan pada puncak peringatan hari jadi Lombok Timur 31 Agustus mendatang.
Menjawab hal itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr.Hasbi Santoso menyebut sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu kendala belum dioperasikannya Puskesmas yang telah dibangun 2018 lalu. Akan tetapi dipastikan Puskesmas Pengadangan dapat segera diresmikan dan dioperasikan. Sementara itu Puskesmas Aikmela Utara masih dalam proses. Untuk RSU Labuhan Haji, Hasbi memastikan dapat beroperasi, meskipun tidak secara penuh karena kondisi fisik bangunan akibat gempa. Hasbi merekomendasikan soft opening pada 31 Agustus nanti.
Selain persoalan realisasi pendapatan dan serapan anggaran, Bupati juga mendesak agar data terakhir korban gempa 2018 lalu dapat dirampungkan dan diajukan ke pusat. Bupati Sukiman menyebut jatah hidup (jadup) yang ditunggu-tunggu dan dibutuhkan masyarakat sangat bergantung pada data tersebut.
Lombok Timur, disebutnya sebagai satu-satunya Kabupaten di Pulau Lombok yang belum menerima jadup. Karenanya ia meminta OPD terkait untuk segera menyelesaikannya. Demikian halnya dengan data anomali.
Secara umum berdasarkan laporan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, Juaini Taofik, sampai dengan awal semester ke dua posisi pendapatan Lombok Timur mencapai Rp. 2,748 triliun atau 49,05%. Sementara itu total belanja baru mencapai 40,16%.
Sementara itu berdasarkan pendalaman terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan APBD, yang dipaparkan Kepala Bappeda Lombok Timur Dewanto Hadi, terlihat progresnya masih belum sesuai harapan.(Mn./Tr)
0 Komentar