 |
| Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan sistem digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PERSADA). |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan sistem digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PERSADA).
Langkah tersebut ditandai dengan sosialisasi aplikasi PERSADA yang dibuka langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., di Lombok Golf Kosaido Country Club, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU tersebut melibatkan 50 pelaku usaha sektor hotel dan restoran sebagai peserta percontohan (pilot project) sebelum penerapan sistem digitalisasi diperluas kepada seluruh wajib pajak di Lombok Utara.
Bupati Najmul Akhyar mengatakan, penerapan aplikasi PERSADA merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah terus beradaptasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Terlebih, PAD memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan.
"Pengelolaan pendapatan daerah tidak boleh hanya mengandalkan pola konvensional. Harus terus dikembangkan melalui sistem yang lebih terintegrasi, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Melalui penerapan sistem digital tersebut, pemerintah berharap pengelolaan data perpajakan semakin tertata, administrasi lebih efektif, serta pemantauan dan pengawasan penerimaan daerah dapat dilakukan secara optimal.
Najmul juga mengingatkan para pelaku usaha agar menjalankan kewajiban perpajakan secara benar. Sebab, pajak yang dibayarkan konsumen saat menggunakan jasa hotel maupun bertransaksi di restoran merupakan amanah yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan.
"Ketika masyarakat menggunakan jasa hotel atau berbelanja di restoran, pajak yang dibayarkan itu merupakan uang yang dititipkan konsumen kepada pemerintah melalui pelaku usaha. Karena itu, harus disampaikan sesuai ketentuan dan tidak boleh diselewengkan," tegasnya.
Ia menambahkan, penerimaan pajak daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Bupati meminta sosialisasi PERSADA dilakukan secara menyeluruh agar seluruh wajib pajak memahami mekanisme dan tata cara penggunaan aplikasi tersebut.
Sementara itu, Kepala Bapenda KLU, Tri Darma Sudiana, S.STP., menjelaskan bahwa penerapan PERSADA merupakan program yang telah lama direncanakan pemerintah daerah. Namun, proses kerja sama dan sejumlah tahapan bersama Pemerintah Kota Malang membuat implementasinya membutuhkan waktu.
Dia menerangkan, aplikasi PERSADA merupakan sistem yang dikembangkan Pemerintah Kota Malang dan diberikan secara gratis kepada Pemkab Lombok Utara. Kerja sama ini menjadi salah satu upaya mempercepat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah tanpa harus membangun aplikasi dari awal.
Menurut Tri Darma, sosialisasi menjadi tahapan penting untuk memperkenalkan sistem digital sekaligus memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai mekanisme pengoperasiannya.
"Masih ada masyarakat maupun pelaku usaha yang terbiasa menggunakan cara manual. Karena itu, sosialisasi ini menjadi kesempatan untuk memberikan pengetahuan bahwa ada sistem yang bisa membantu pekerjaan dan mempermudah pengelolaan kewajiban perpajakan," jelasnya.
Berdasarkan data Bapenda, terdapat sekitar 1.800 wajib pajak yang tercatat di Kabupaten Lombok Utara. Dari jumlah tersebut, 50 wajib pajak sektor hotel dan restoran dipilih sebagai peserta awal penerapan PERSADA.
Sebagai tindak lanjut, Bapenda akan memfasilitasi pemasangan atau instalasi aplikasi kepada para wajib pajak yang menjadi peserta percontohan. Dengan demikian, para pelaku usaha dapat mulai mengenal dan menggunakan sistem digital dalam pengelolaan kewajiban perpajakan masing-masing.
Tri Darma berharap, sosialisasi yang berlangsung selama satu hari tersebut tidak hanya memberikan pemahaman teknis kepada peserta, tetapi juga menghasilkan masukan terkait kebutuhan dan kondisi operasional masing-masing usaha.
Masukan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi agar penerapan PERSADA dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
"Harapan kami, aplikasi ini benar-benar bisa diterapkan dalam manajemen usaha masing-masing. Kami juga mengharapkan masukan dari para peserta agar penerapannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan," pungkasnya.
0 Komentar