 |
| Foto// Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudianto |
Jurnalis: Teno Haichal
Editor. : AS
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Rencana kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih menjadi bahan kajian Komisi II DPRD KLU. Hingga saat ini, komisi yang membidangi persoalan tersebut belum mengarah pada persetujuan terhadap skema kerja sama itu.
Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudianto, mengatakan, pembahasan KPBU APJ masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum nantinya diputuskan untuk dilanjutkan atau tidak. Saat ini, Komisi II masih melakukan pendalaman, termasuk menunggu hasil kajian pre-feasibility study (pra-FS) yang sedang berjalan.
Menurutnya, setelah pembahasan internal Komisi II rampung, hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD KLU. Selanjutnya, pimpinan bersama anggota DPRD lainnya akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus (Pansus).
"Pandangan Komisi II untuk sementara ini belum mengarah menyetujui KPBU APJ. Kami masih mengkaji dan mendalami. Setelah pembahasan di Komisi II final dan hasil pra-FS keluar, baru kami laporkan kepada pimpinan," ungkap Kamah Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, kajian pra-FS tersebut membutuhkan waktu sekitar delapan bulan. Dalam kajian itu, konsultan akan menghitung kebutuhan titik penerangan jalan, kemampuan anggaran, serta jumlah lampu yang realistis dapat dipenuhi melalui skema KPBU.
Kamah menyebutkan, kebutuhan APJ di Lombok Utara secara keseluruhan mencapai sekitar 11.000 titik. Sementara lampu yang telah tersedia saat ini diperkirakan sekitar 4.000 titik. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 7.000 titik penerangan jalan.
Di sisi lain, dengan skema KPBU yang sedang dikaji, alokasi pembayaran diperkirakan mencapai Rp13 miliar per tahun selama 10 tahun. Namun, berdasarkan gambaran sementara, anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu menyediakan sekitar 4.000 hingga 4.500 titik lampu.
Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan serius bagi Komisi II. Sebab, skema kerja sama tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan penerangan jalan secara menyeluruh, bukan justru menyisakan persoalan kekurangan titik lampu.
"Yang kita inginkan, begitu KPBU dilaksanakan, kita tidak lagi memikirkan persoalan penerangan jalan. Tetapi kalau kebutuhan Lombok Utara 11.000 titik, sementara dengan anggaran Rp13 miliar per tahun selama 10 tahun hanya mendapatkan sekitar 4.000 sampai 4.500 titik, masih ada kesenjangan. Kalau begitu, apa gunanya KPBU?" tegasnya.
Terkait rencana lelang yang sebelumnya diwacanakan, Kamah menjelaskan, tahapan tersebut pada prinsipnya untuk mengetahui kemampuan masing-masing perusahaan dalam menyediakan titik penerangan berdasarkan besaran anggaran yang tersedia.
Melalui proses tersebut, perusahaan nantinya dapat menawarkan jumlah titik lampu yang mampu disediakan dengan nilai pembiayaan tertentu. Misalnya, ada perusahaan yang menawarkan 4.000 titik, 5.000 titik, hingga 6.000 titik dengan skema anggaran yang sama.
Namun, menurutnya, proses tersebut belum berarti keputusan final untuk melaksanakan KPBU. Jumlah titik yang dapat dipenuhi serta kemampuan badan usaha masih harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya.
"Jadi nanti akan ditawarkan oleh Komisi II setelah pra-FS. Dengan anggaran Rp13 miliar per tahun selama 10 tahun, perusahaan ini bisa mendapatkan 4.000 titik, perusahaan lain 5.000 titik, atau bahkan 6.000 titik. Itu yang akan menjadi bahan pertimbangan," jelasnya.
Kamah menegaskan, keputusan akhir terkait keberlanjutan KPBU APJ tidak hanya berada di tangan Komisi II. Setelah seluruh kajian dan pembahasan selesai, keputusan akan dipertimbangkan bersama oleh DPRD secara kelembagaan.
0 Komentar