 |
| Foto// Wakil presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka |
JAKARTA, PENANTB.COM – Peta politik nasional mendadak menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026) sore.
Kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi wartawan, Budi Arie membenarkan Gibran telah mundur sekaligus memastikan penyerahan surat dilakukan di Lanud Halim Perdanakusuma.
"Betul" ujar ketua umum Projo Budi Arie.
Informasi tersebut juga diberitakan sejumlah media nasional, termasuk CNN Indonesia dan detikNews.
Langkah politik Gibran ini terjadi di tengah menguatnya tekanan terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden, menyusul polemik dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Gibran telah bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menjadi momen ketika Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginan mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA.
Polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu persoalan yang memicu dinamika politik nasional. Persoalan tersebut semakin menguat setelah putusan lembaga peradilan terkait dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.
Di parlemen, tekanan terhadap posisi Gibran juga berkembang. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi disebut mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari upaya mendorong proses pemakzulan.
Di tengah situasi tersebut, Gibran sebelumnya menyatakan tetap berupaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pengunduran diri Wakil Presiden membawa konsekuensi konstitusional terhadap keberlangsungan pemerintahan. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam ketentuan itu disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional.
Proses tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung terlalu lama.
Meski kabar penyerahan surat pengunduran diri telah dikonfirmasi oleh Budi Arie Setiadi, hingga perkembangan berita ini perlu dibedakan antara penyerahan surat kepada Presiden dan penyelesaian proses konstitusional di MPR. Keterangan resmi pemerintah dan tindak lanjut lembaga negara masih menjadi bagian penting yang ditunggu publik.
0 Komentar