LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai memperkuat pembinaan tata kelola pemerintahan desa. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD), pemerintah daerah turun langsung ke desa-desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan Inspektorat KLU dan pemerintah Kecamatan Bayan. Pembinaan perdana yang menyasar seluruh desa di Kecamatan Bayan itu berlangsung di Kantor Camat Bayan, Kamis (19/11/2026).
Kepala DP2KBPMD KLU, Atmaja Gumbara, mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan inisiatif pemerintah Kecamatan Bayan sebagai upaya memperkuat pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, pembinaan ini menjadi penting di tengah semakin kompleksnya dinamika pemerintahan desa, khususnya terkait perubahan regulasi dari pemerintah pusat hingga daerah.
"Jadi, kami bersama Inspektorat dan Kecamatan turun membina pemerintahan desa, khususnya mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa," ungkap Atmaja.
Dalam kegiatan tersebut, materi pembinaan diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, serta kepala urusan (Kaur) keuangan dari seluruh desa di Kecamatan Bayan. Fokus utamanya menyangkut pemahaman terhadap aturan, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing perangkat dalam menjalankan pemerintahan desa.
Atmaja mengakui, pembinaan tersebut tidak terlepas dari hasil pemantauan pemerintah daerah terhadap sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan desa yang dinilai masih perlu dibenahi. Terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang harus berjalan sesuai ketentuan.
"Kita melihat dalam beberapa hari terakhir ini, ada beberapa kondisi di desa yang menurut kami memang perlu dibenahi terkait dengan tata kelola keuangan desa," ujarnya.
Dalam pemaparannya, DP2KBPMD turut mengulas sejumlah regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, PP Nomor 16 Tahun 2026, hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Regulasi tersebut dipertajam agar kepala desa dan perangkatnya memahami batas kewenangan serta tugas masing-masing. Dengan begitu, setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa tidak keluar dari koridor hukum.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Atmaja menekankan pentingnya memahami pembagian fungsi dalam pengelolaan keuangan desa.
Kepala desa berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Sementara sekretaris desa memiliki fungsi mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APBDes, termasuk melakukan verifikasi terhadap kegiatan desa. Di sisi lain, perangkat yang membidangi urusan keuangan menjalankan fungsi penatausahaan keuangan sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah berharap pemahaman tersebut dapat mencegah munculnya persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab, pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara.
"Kita berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan pemahaman, kemudian mengurangi hal-hal yang berpotensi terjadi persoalan di desa sehingga apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan ketentuan dan memberi manfaat kepada masyarakat di desa itu," jelasnya
Atmaja tidak menampik, pembinaan terhadap pemerintah desa perlu dilakukan secara berkelanjutan. Terlebih, Lombok Utara juga memiliki pengalaman persoalan hukum yang melibatkan mantan kepala desa, salah satunya di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pengingat pentingnya penguatan pengawasan dan pemahaman regulasi bagi seluruh aparatur pemerintahan desa. Pemerintah daerah melalui DP2KBPMD bersama Inspektorat berupaya mendorong agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Untuk tahap awal, pembinaan difokuskan di Kecamatan Bayan. Langkah itu didasarkan pada hasil pemantauan Inspektorat yang menilai desa-desa di wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dalam aspek pembinaan tata kelola pemerintahan.
"Sementara ini memang kita fokus di Bayan dulu, karena berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat, Bayan perlu kita dorong pembinaannya," imbuhnya.
Meski demikian, Atmaja menjelaskan pembinaan yang dilakukan saat ini masih bersifat umum. Sementara persoalan teknis yang ditemukan pada masing-masing desa akan ditangani melalui pendekatan tersendiri sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Upaya pembinaan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah desa. Sekretaris Desa Karang Bajo, Satria Al Bayani, menilai kehadiran langsung Kepala DP2KBPMD dan Inspektur KLU menunjukkan keseriusan pemerintah kabupaten dalam memperhatikan tata kelola pemerintahan desa.
Menurutnya, pembinaan tersebut memberikan ruang bagi aparatur desa untuk memperdalam pemahaman terhadap berbagai regulasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Hadirnya Pak Kadis dan Pak Inspektur, kami merasa bahwa inilah bentuk perhatian khusus Pemda kepada semua desa yang ada di Bayan," ujarnya.
Satria mengakui, materi yang disampaikan mencakup sekitar 43 regulasi yang perlu dipahami dan terus dipelajari oleh pemerintah desa. Banyaknya aturan tersebut membuat pembinaan dan pendampingan menjadi kebutuhan penting agar aparatur desa tidak keliru dalam mengambil kebijakan.
Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi dapat menjadi agenda rutin pemerintah daerah setiap tahun.
Satria juga mengingatkan pentingnya pesan Inspektur KLU agar seluruh aparatur desa bekerja sesuai ketentuan regulasi. Sebab, pengawasan terhadap pemerintahan desa tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
"Apalagi Pak Inspektur juga berpesan jangan sampai kerja di luar ketentuan regulasi. Kami juga diingatkan bahwa pengawasan itu mulai dari masyarakat, BPD sampai kepada APIP, dan yang tertinggi adalah pengawasan Tuhan," tandasnya.

0 Komentar