 |
| Foto//Kepala BPBD KLU, M. Zaldi Rahadian, Jumat (2/10/2026), |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi menghadapi dampak perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan bencana hidrometeorologi di daerah tersebut.
Kepala BPBD KLU, M. Zaldi Rahadian, Jumat (2/10/2026), mengatakan penanganan perubahan iklim tidak bisa lagi hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi.
Upaya pengurangan risiko harus dilakukan secara terencana mulai dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat.
“Sinkronisasi antara inisiatif lokal masyarakat dan program strategis BPBD adalah fondasi utama ketahanan jangka panjang Lombok Utara,” ujarnya.
Berdasarkan data BPBD KLU, sepanjang 2015 hingga 2024 tercatat sejumlah kejadian bencana dan cuaca ekstrem.
Rinciannya, sebanyak 141 kejadian cuaca ekstrem, 37 tanah longsor, 28 banjir, 12 kebakaran, sembilan kekeringan, satu kebakaran lahan dan satu kejadian gelombang tinggi.
Menurut Zaldi, perubahan pola cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino dan La Nina dapat memberikan dampak terhadap berbagai sektor.
Di antaranya krisis air bersih, gangguan pertanian dan perikanan, meningkatnya potensi penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD) dan malaria, hingga kerusakan infrastruktur.
“Di antaranya itu ada cuaca ekstrem 141, tanah longsor 37, banjir 28, kebakaran 12, kekeringan 9, kebakaran lahan 1 dan gelombang tinggi 1,” katanya.
Untuk memperkuat ketahanan daerah, BPBD KLU telah menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dengan target ketahanan iklim nasional.
Sejumlah program mitigasi disiapkan, mulai dari pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), konservasi kawasan hulu, penghijauan, pembangunan embung hingga pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di wilayah rawan bencana.
“Kami fokus pada konservasi wilayah hulu dan penghijauan untuk menjaga kelestarian mata air, pembangunan embung sebagai penyangga cadangan air saat kemarau, serta pemasangan Early Warning System (EWS) di zona merah seperti pesisir pantai dan aliran sungai,” ungkapnya.
Zaldi menegaskan, upaya mitigasi tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah. Penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim membutuhkan kolaborasi melalui pendekatan pentahelix dengan melibatkan pemerintah desa, BPBD, BMKG, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
Karena itu, masyarakat juga didorong menerapkan langkah-langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim, seperti memilah sampah, menanam pohon, memanen air hujan, membuat lubang biopori serta memperkuat lumbung pangan berbasis pekarangan.
“Infrastruktur yang dibangun tidak akan berdampak maksimal tanpa adanya pemeliharaan mandiri oleh komunitas. Kesadaran warga untuk beradaptasi setiap hari adalah benteng terkuat kita melawan dampak perubahan iklim,” pungkasnya.
0 Komentar