Breaking News

Fraksi Gerindra Dukung Dua Raperda Inisiatif DPRD KLU, Perlindungan PMI dan Perkawinan Anak

 

Foto// Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara fraksi Gerindra Artadi 

LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendukung tindak lanjut dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, yakni tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal KLU dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Dukungan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Artadi, S.Sos., dalam Rapat Paripurna DPRD KLU, Senin (26/10/2026), saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Artadi menegaskan, kedua Raperda tersebut menyangkut kebutuhan nyata masyarakat sehingga harus menghasilkan regulasi yang memberikan manfaat langsung dan dapat dilaksanakan secara efektif.

“Pembentukan kedua Raperda tidak boleh hanya memenuhi aspek administratif dan hukum, tetapi harus memberikan manfaat nyata, mudah diakses, serta dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Terkait perlindungan PMI, Gerindra menilai pemerintah daerah perlu memperkuat perlindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pekerja kembali ke daerah asal.

Menurut Artadi, PMI masih menghadapi berbagai risiko, seperti penempatan tidak sesuai prosedur, penipuan, perdagangan orang, eksploitasi, dan kekerasan.

Karena itu, pihaknya mendorong penguatan sosialisasi hingga tingkat desa, pendataan PMI secara berkala, layanan pengaduan yang mudah diakses, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus. Pemberdayaan PMI purna dan keluarganya juga dinilai penting untuk mendukung kemandirian ekonomi.

Sementara terkait pencegahan perkawinan usia anak, Gerindra menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara terpadu karena berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang anak, dan kualitas sumber daya manusia.

Artadi menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan.

“Pencegahan harus dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak,” jelasnya.

Gerindra juga mendorong penguatan akses pendidikan, layanan konseling, pendampingan anak dan keluarga, serta mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan dan keselamatan anak. Program pencegahan perlu dilengkapi sasaran, indikator keberhasilan, dan evaluasi berkala.

Berdasarkan pandangan tersebut, Fraksi Gerindra mendukung kedua Raperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan program, koordinasi, dan dukungan anggaran yang realistis agar regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif setelah ditetapkan.

"Kita berharap kedua Raperda ini nantinya mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI beserta keluarganya sekaligus memperkuat perlindungan hak anak di Kabupaten Lombok Utara," tutupnya.


0 Komentar





























Type and hit Enter to search

Close