 |
| Foto//Anggota DPRD KLU fraksi PDI Perjuangan, Tusen Lasima |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta tidak hanya berorientasi pada percepatan serapan anggaran dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Ketepatan sasaran belanja dan manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Anggota DPRD KLU, Tusen Lasima mengatakan, besarnya anggaran yang dialokasikan tidak serta-merta menjamin keberhasilan pembangunan. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memiliki target yang jelas.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menjawab kebutuhan masyarakat," katanya, Kamis (29/10/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus disiasati melalui perencanaan yang matang dan penentuan skala prioritas. Pemerintah tidak seharusnya memperbanyak kegiatan tanpa mempertimbangkan manfaat serta dampak yang dihasilkan.
Selain kualitas perencanaan, Tusen juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi program. Mengingat waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
Meski demikian, percepatan serapan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan maupun hasil pembangunan. Seluruh kegiatan juga harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dia menegaskan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat anggaran terserap atau program diselesaikan. Lebih dari itu, hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sisi pendapatan, Tusen turut mendorong Pemda KLU agar lebih inovatif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang dinilai penting yakni memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk menggali potensi penerimaan daerah.
"Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk menggali potensi penerimaan daerah," tandasnya.
0 Komentar