![]() |
| Foto// Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Najmul Akhyar |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi mencanangkan Desa Bayan, Kecamatan Bayan, sebagai Kampung Reforma Agraria tingkat kabupaten. Program ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Pencanangan tersebut dilakukan langsung Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., di Aula Kantor Desa Bayan, Kamis (29/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Najmul menyoroti masih banyaknya masyarakat yang memiliki tanah tetapi belum mengantongi sertifikat. Padahal, sertifikat menjadi dokumen penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa pertanahan di kemudian hari.
Ia menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah.
"SPPT itu bukan bukti kepemilikan, bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat. Oleh karena itu, melalui program Reforma Agraria, PTSL, dan Prona, pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya, termasuk sertifikat digital yang ada saat ini," tegas Najmul.
Bupati dua periode tersebut juga mengingatkan bahwa sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi untuk kepentingan pemilik saat ini. Lebih dari itu, sertifikat merupakan warisan hukum yang sangat penting bagi generasi penerus.
Menurutnya, persoalan kepemilikan tanah berpotensi menjadi rumit apabila tidak didukung bukti hukum yang jelas. Terlebih, generasi mendatang belum tentu memiliki hubungan langsung dengan pemilik awal tanah.
"Semua tanah sudah ada pemiliknya, tetapi belum tentu semuanya punya sertifikat. Saya mengajak semua untuk mengikhtiarkan pensertifikatan tanah. Ini penting, karena anak-anak di masa depan mungkin tidak lagi memiliki hubungan psikologis dengan pemilik awal, sehingga sertifikat menjadi satu-satunya bukti hukum yang sah atas hak milik," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) KLU, Muhammad Shaleh Basyarah, menekankan bahwa keberhasilan Reforma Agraria membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa.
Ia mengapresiasi keterlibatan pemerintah desa yang dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyosialisasikan sekaligus mendukung pelaksanaan program pertanahan kepada masyarakat.
"Dengan kerja sama dan kolaborasi bersama rekan-rekan kementerian, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa, apa yang kita lakukan ke depan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan terus berkembang," ujarnya.
Shaleh menjelaskan, Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada penataan legalitas dan kepastian hak atas tanah. Program tersebut juga diarahkan untuk memberikan nilai tambah ekonomi melalui pembinaan dan pendampingan terhadap potensi unggulan masyarakat.
Ia mencontohkan, kepastian lahan dapat menjadi modal bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai produk lokal, termasuk kopi yang menjadi salah satu potensi unggulan wilayah Bayan.
"Melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, produk-produk unggulan masyarakat dapat terus berkembang. Hari ini mungkin produk kopi, besok bisa produk-produk lainnya yang terus berkembang berkat kepastian lahan yang dimiliki," tutupnya.
Pencanangan Desa Bayan sebagai Kampung Reforma Agraria turut dihadiri perwakilan Forkopimda KLU, Kepala Dinas P2KBPMD KLU Atmaja Gumbara, jajaran Kantor Pertanahan KLU, Kepala Desa Bayan Satriadi, para kepala kewilayahan, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.
Melalui program ini, Desa Bayan diharapkan menjadi salah satu percontohan penataan agraria di Lombok Utara. Tidak hanya memberikan perlindungan hukum atas aset tanah masyarakat, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal demi meningkatkan kesejahteraan warga.

0 Komentar