 |
| Foto// Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai memasuki tahapan teknis penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Melalui skema ini, Pemkab KLU menargetkan pemerataan penerangan jalan hingga 100 persen titik lampu dapat diselesaikan pada tahun pertama pelaksanaan proyek.
Tahapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Meeting di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati KLU Kusmalahadi Syamsuri, Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah, Ketua Komisi II DPRD KLU Kamah Yudiarto, Sekda KLU Sahabudin, perwakilan Kementerian Keuangan RI, serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) KLU, Ir. Hermanto, menyebut dimulainya tahapan teknis tersebut sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur melalui terobosan pembiayaan daerah.
“Hari ini adalah hari bersejarah sekaligus langkah konkret revitalisasi pembangunan di Kabupaten Lombok Utara melalui terobosan fiskal daerah. Skema KPBU-APJ hadir untuk menjawab kebutuhan dalam mewujudkan visi daerah Lombok Utara yang terang,” ujarnya.
Hermanto menjelaskan, penyiapan proyek KPBU-APJ sejauh ini berjalan positif dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dukungan Kementerian Keuangan RI, fasilitator penyiapan proyek, serta pendampingan PT PII dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan proyek tersebut dipersiapkan sesuai ketentuan.
Setelah kick off meeting, proyek akan memasuki pendalaman teknis selama kurang lebih tiga bulan. Tim konsultan yang ditunjuk melalui PT PII akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan studi kelayakan, memetakan titik-titik kebutuhan APJ, menganalisis aspek finansial, serta mengkaji aspek lain yang diperlukan dalam pematangan proyek.
Hermanto juga menyampaikan apresiasi kepada PT PII yang telah membantu dan memfasilitasi proses penyiapan proyek KPBU-APJ di Kabupaten Lombok Utara.
Sementara itu, Ketua Tim Juru Fasilitasi Proyek KPBU APJ Kementerian Keuangan RI, Hendro Prasetyo, yang hadir secara daring melalui Zoom, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
“Kami ingin menegaskan komitmen pendanaan keuangan untuk mendukung pemerintah kabupaten dalam menyiapkan dan merealisasikan proyek infrastruktur melalui skema KPBU, antara lain melalui fasilitas *Project Development Facility* (PDF),” kata Hendro.
Menurutnya, proses pengadaan konsultan yang akan mendampingi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) telah selesai. PT PII ditugaskan sebagai fasilitator utama dalam mendukung penyiapan proyek tersebut.
Kehadiran tim konsultan diharapkan mampu mempercepat proses pematangan proyek, mulai dari aspek teknis, finansial, hukum hingga tata kelola. Dengan demikian, penyiapan proyek dan proses transaksi KPBU dapat berjalan lebih terstruktur, berkualitas, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hendro berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemkab KLU tersebut dapat menjadi langkah awal dalam menghadirkan layanan penerangan jalan yang lebih baik bagi masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Bupati KLU Kusmalahadi Syamsuri menegaskan bahwa penerangan jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki kaitan langsung dengan keamanan, keselamatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, proyek KPBU-APJ tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan layanan penerangan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Pertemuan Kick-Off Meeting ini merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan setelah tahap koordinasi dan pemahaman, sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi demi menghadirkan infrastruktur penerangan jalan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Kusmalahadi menyebut terdapat sejumlah manfaat strategis yang diharapkan dari proyek tersebut. Di antaranya meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat pada malam hari, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas malam yang lebih produktif, meningkatkan efisiensi energi, serta memperbaiki kualitas layanan penerangan jalan.
Skema KPBU juga diharapkan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menjamin kualitas layanan dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur.
Salah satu target utama yang disoroti Kusmalahadi adalah percepatan pemerataan penerangan jalan di seluruh wilayah Lombok Utara. Melalui skema KPBU, penyelesaian 100 persen titik lampu ditargetkan dapat dicapai pada tahun pertama pelaksanaan.
Target tersebut dinilai jauh lebih cepat dibandingkan pola pembangunan konvensional yang diperkirakan membutuhkan waktu sembilan hingga sepuluh tahun, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp16 miliar per tahun.
Meski demikian, pencapaian target tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan secara konsisten agar proyek dapat berjalan sesuai tujuan.
Kusmalahadi meminta seluruh perangkat daerah terkait memberikan dukungan penuh, terutama dalam mempercepat proses administrasi dan perizinan yang dibutuhkan. PT PII bersama tim konsultan PDF juga diharapkan terus memberikan pendampingan profesional selama tahapan penyiapan proyek.
Selain itu, badan usaha pelaksana nantinya diminta menjaga kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja. Masyarakat juga diharapkan ikut mendukung serta merawat fasilitas penerangan jalan yang dibangun.
“Pemda KLU berkomitmen penuh untuk terus mengawal proyek ini agar berjalan sesuai rencana demi kepentingan publik jangka panjang,” tegasnya.
Dengan dimulainya tahapan teknis KPBU-APJ, Pemkab Lombok Utara berharap penyediaan penerangan jalan dapat dipercepat secara lebih merata, sekaligus mendukung keamanan, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. (Ten)
0 Komentar