 |
| Foto// Wakil ketua II DPRD Kabupaten Lombok Utara I. Made Karyasa |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan dan Gili Meno mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah darurat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.
Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Terlebih, Gili Trawangan dan Gili Meno menjadi destinasi unggulan yang turut menopang perekonomian daerah.
Sementara itu, Gili Air saat ini telah tersambung dengan jaringan pipa air bawah laut dari PDAM.
“Air bersih adalah hak dasar masyarakat, bukan sekadar komoditas. Pemerintah dan seluruh pihak yang terikat dalam penyelenggaraan layanan wajib memastikan masyarakat tidak menjadi korban,” tegas Kariyasa, Selasa (08/09/2026).
Menurutnya, terhentinya pasokan air bersih tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mengganggu operasional hotel, restoran, usaha kecil, pekerja pariwisata hingga kenyamanan wisatawan.
Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat merusak citra pariwisata Lombok Utara dan menurunkan kepercayaan wisatawan terhadap kawasan Tiga Gili.
Karena itu, Kariyasa meminta Pemda KLU menetapkan penanganan krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno sebagai prioritas darurat. Salah satu opsi yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah penggunaan belanja tidak terduga (BTT), sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan ialah mengangkut air bersih menggunakan perahu dari daratan Lombok menuju kedua pulau tersebut sebagai solusi sementara.
“Yang utama sekarang bagaimana air segera mengalir dan masyarakat segera dilayani. Jangan sampai persoalan teknis dan administratif membuat masyarakat harus menanggung dampaknya,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan distribusi air bersih melalui berbagai skema yang memungkinkan, mulai dari tangki air, penyediaan tandon komunal, kapal pengangkut air, hingga mekanisme alternatif lainnya sampai pelayanan kembali normal.
Menurut Kariyasa, langkah darurat tersebut harus segera dilakukan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat.
Selain penanganan jangka pendek, DPRD KLU meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyelenggaraan layanan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno.
Pemeriksaan tersebut perlu mencakup aspek teknis, perizinan, pelaksanaan kerja sama, serta kejelasan pembagian tanggung jawab masing-masing pihak dalam penyediaan layanan air bersih.
Kariyasa menegaskan, pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas sebelum evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mengungkap penyebab terganggunya pasokan air.
“Setelah kebutuhan air sementara terpenuhi, baru dilakukan evaluasi secara terbuka untuk mengetahui penyebab persoalan, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah hukum atau administratif apa yang diperlukan,” katanya.
Ia mengingatkan agar krisis tersebut tidak menjadi ajang saling menyalahkan di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait harus mengedepankan kepentingan masyarakat serta memastikan pelayanan dasar tetap berjalan.
Lebih jauh, Kariyasa menilai krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan sistem penyediaan air yang lebih permanen.
Solusi jangka panjang tersebut, menurutnya, harus memenuhi aspek keamanan, legalitas, keberlanjutan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan pulau-pulau kecil.
Ia menegaskan, keberlangsungan industri pariwisata tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan kebutuhan dasar, termasuk air bersih. Karena itu, penanganan krisis tidak boleh berhenti pada distribusi air sementara.
“Pariwisata tidak mungkin bertahan jika kebutuhan paling mendasar saja tidak tersedia. Karena itu, jangan hanya menyelesaikan persoalan hari ini. Harus ada solusi permanen agar krisis seperti ini tidak terus berulang,” tandasnya.
Kariyasa berharap seluruh pihak dapat bekerja secara terbuka, cepat, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pariwisata Gili Trawangan dan Gili Meno harus ditempatkan di atas kepentingan pihak mana pun.
0 Komentar