 |
| Foto//Kepala Pelaksana BPBD KLU, H. Zaldy Rahardian, ST., |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai menyusun literasi kebencanaan sebagai bahan ajar bagi siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana sejak dini, sehingga generasi mendatang memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD KLU, H. Zaldy Rahardian, ST., mengatakan penyusunan literasi kebencanaan saat ini tengah dibahas bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikbudpora), serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Menurutnya, materi tersebut diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga mulai diterapkan di lingkungan sekolah pada tahun ajaran mendatang.
“Tragedi (bencana gempa) 2018 menjadi titik balik bagi kita semua untuk memahami pentingnya siklus kebencanaan, agar generasi mendatang lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana,” ungkap Zaldy, Selasa (29/9/2026).
Ia menjelaskan, dari 14 potensi bencana yang ada di Indonesia, sebanyak 11 potensi ancaman bencana terdapat di Lombok Utara.
Ancaman tersebut antara lain letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir rob, angin puting beliung hingga kekeringan.
Kondisi tersebut, kata Zaldy, membuat pemahaman mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana penting ditanamkan sejak usia sekolah.
Terlebih, gempa bumi yang melanda Lombok Utara pada 2018 menjadi pengalaman besar bagi masyarakat yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.
“Kejadian 2018 merupakan kejadian luar biasa yang dampaknya dirasakan sampai saat ini oleh seluruh masyarakat Lombok Utara. Kejadian itu jangan sampai berlalu begitu saja,” katanya.
Menurut Zaldy, berbagai dokumentasi berupa foto dan video terkait bencana gempa 2018 dapat dimanfaatkan sebagai bahan edukasi bagi generasi muda.
Dokumentasi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa, sehingga materi kebencanaan dapat disampaikan dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami.
“Dokumentasinya sebagai bahan edukasi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak. Dengan begitu, anak-anak dapat belajar langsung dari pengalaman nyata, sehingga mereka lebih mudah memahami pentingnya mitigasi bencana,” sambungnya.
Lebih lanjut, Zaldy menyampaikan bahwa Pemkab Lombok Utara secara akademik telah memiliki dokumen kontinjensi pengurangan risiko bencana. Dokumen tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Gerakan Literasi Kebencanaan.
Atas dasar tersebut, Pemda melalui BPBD kini menyusun materi literasi kebencanaan yang nantinya menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam memberikan pemahaman mengenai mitigasi bencana kepada siswa di setiap satuan pendidikan.
“Kegiatan yang kita laksanakan ini diharapkan dapat menghasilkan output positif bagi pembangunan Lombok Utara, khususnya dalam bidang kebencanaan,” pungkasnya.
0 Komentar