 |
| Foto//Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Empat tower peringatan dini tsunami yang dibangun dengan dukungan World Bank di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini membutuhkan perhatian pemerintah daerah, terutama untuk pemeliharaan dan pengamanan fasilitas.
Fasilitas yang dibangun pada 2025 tersebut saat ini telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dengan demikian, tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan tower menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian mengatakan, salah satu kebutuhan yang dinilai penting adalah pembangunan tembok atau pagar keliling di sekitar tower.
Menurutnya, pagar diperlukan untuk melindungi fasilitas dari berbagai risiko, terutama karena sejumlah tower berada di tengah permukiman maupun area terbuka yang mudah diakses masyarakat.
“Mestinya dibutuhkan minimal untuk tembok keliling. Misalnya di Gondang itu langsung tidak ada batas, ya cukup riskan,” ujar Zaldy, Sabtu (26/9/2026).
Empat tower tersebut masing-masing berada di Desa Gondang, Segara Katon, Sokong, dan Jenggala. Selain pembangunan pagar, BPBD juga mengusulkan anggaran untuk reparasi dan pemeliharaan fasilitas agar sistem peringatan dini tetap dapat berfungsi saat dibutuhkan.
Zaldy menyebutkan, kebutuhan anggaran pemeliharaan sebenarnya telah diusulkan sejak tahun sebelumnya. Namun, setelah fasilitas tersebut diserahterimakan dan menjadi aset daerah, pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Dari tahun kemarin kita sudah usulkan anggarannya. Memang karena ini sudah jadi aset daerah, maka jadi kewajiban kita untuk memelihara,” katanya.
Keberadaan tower peringatan dini tersebut dinilai penting mengingat Lombok Utara memiliki garis pantai yang panjang serta pernah mengalami gempa besar pada 2018. Sistem peringatan dini diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat apabila terdapat ancaman tsunami.
BPBD Lombok Utara juga sebelumnya telah mengusulkan pembangunan sembilan titik tower peringatan dini tsunami tambahan. Usulan tersebut mencakup kawasan Tiga Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, serta wilayah Pemenang dan Bayan.
Pembangunan tower dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan prioritas wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana.
“Tiga Gili masing-masing satu unit mengingat di sana rentan dan menjadi daerah kepulauan. Semua juga dilengkapi HT untuk memudahkan koordinasi di pusatnya di Pusdalops. Ketika alarm dipencet maka akan berbunyi,” jelas Zaldy.
Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya mengandalkan alarm sebagai sarana peringatan. Perangkat komunikasi berupa HT juga menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi antara lokasi tower dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops).
Penguatan sistem peringatan dini menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana di Lombok Utara. Selain pembangunan tower, World Bank sebelumnya turut memberikan dukungan melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Keluarga Siaga Bencana (Kencana).
BPBD Lombok Utara terus mendorong kesiapsiagaan masyarakat karena wilayah tersebut memiliki sejumlah potensi ancaman bencana, termasuk gempa bumi dan tsunami.
Zaldy menegaskan, keberadaan sistem peringatan dini bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebaliknya, fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat memiliki waktu untuk melakukan evakuasi ketika terjadi ancaman bencana.
“Kita tidak tahu kapan bencana akan terjadi. Itulah fungsinya alat ini agar masyarakat bisa bersiap-siap untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda,” tutupnya.
0 Komentar