![]() |
| Foto// Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Utara Hakamah |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendesak pemerintah daerah segera mengevaluasi kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) antara PDAM dan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) terkait penyediaan air bersih di kawasan Gili.
Desakan tersebut menyusul terhentinya suplai air bersih sejak 2 September 2026. Kondisi ini disebut berdampak langsung terhadap operasional pelaku usaha pariwisata, bahkan sejumlah wisatawan dikabarkan meninggalkan Gili Trawangan akibat kesulitan mendapatkan air bersih.
Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, menilai persoalan tersebut harus segera ditangani karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sekaligus keberlangsungan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang pendapatan daerah.
Menurutnya, penghentian suplai air telah memicu keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha di Gili Trawangan.
“Berhentinya suplai air sejak 2 September kemarin membuat para pelaku usaha tidak mendapat pasokan air sama sekali,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Senin (7/9).
Hakamah juga mempertanyakan rencana pemerintah daerah untuk mengangkut air dari Muara Putat menuju kawasan Gili sebagai langkah darurat. Ia meminta Pemkab KLU menjelaskan kapasitas air yang dapat diangkut, waktu pelaksanaan, hingga sumber pembiayaan yang akan digunakan.
Menurutnya, skema pengangkutan air berpotensi membutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak singkat, sehingga perlu diperhitungkan secara matang.
“Berapa kapasitas air yang bisa dibawa dalam sekali angkut? Itu jelas memakan waktu dan biaya besar. Sumber anggarannya dari mana? Apakah menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT)? Krisis ini tidak bisa terus didiamkan karena persoalan krisis air di Gili ini sudah berlangsung lama,” tegasnya.
Hakamah menilai krisis air bersih tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan kerja sama antara PDAM dan PT TCN. Ia menyinggung penghentian izin pengambilan air oleh pemerintah pusat yang, menurut penjelasannya, berkaitan dengan pengambilan air di luar titik yang telah ditentukan.
“TCN diberikan titik pada waktu itu atau tempat mengambil air di tempat yang sudah ditentukan, tetapi ternyata mengambil di luar titik. Sehingga melanggar, izinnya dihentikan oleh pusat, Kementerian KKP,” terangnya.
Untuk mengatasi kondisi darurat, DPRD KLU mendorong Bupati Lombok Utara mencari langkah yang memungkinkan suplai air kembali berjalan sesuai ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.
Hakamah mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan diskresi atau mekanisme perizinan sementara, jika secara hukum memungkinkan, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat dan pelaku usaha dapat segera terpenuhi.
“Solusi jangka pendek saat ini adalah diskresi. Pemerintah bisa memperpanjang izin operasi PT TCN untuk jangka waktu satu hingga tiga bulan agar kran air dibuka kembali. Ini langkah darurat supaya tidak terus merugikan pengusaha dan citra daerah, sambil pemerintah mencari solusi permanen,” jelasnya.
Ia menegaskan, penanganan krisis tidak cukup hanya mengandalkan solusi sementara. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi secara menyeluruh skema kerja sama yang berjalan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Untuk solusi jangka panjang, Hakamah meminta Pemkab KLU mengkaji ulang ketergantungan penyediaan air bersih terhadap satu perusahaan. Ia mendorong pembangunan jaringan pipa bawah laut dari Pulau Lombok menuju Gili Meno hingga Gili Trawangan dengan memanfaatkan APBD melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Menurutnya, jaringan tersebut dapat menjadi alternatif penyediaan air bersih yang lebih berkelanjutan apabila didukung kajian teknis, perhitungan pembiayaan, serta skema pengelolaan yang jelas.
“Masyarakat di Gili Meno dan Trawangan pada dasarnya menginginkan air bersih langsung dari darat Pulau Lombok. Kita bisa alokasikan APBD untuk menanam pipa bawah laut dan pengelolaannya diserahkan penuh ke PDAM. Ini demi kemandirian dan keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.
Ia menilai pengelolaan oleh PDAM perlu dipertimbangkan agar pemerintah daerah memiliki kendali lebih besar terhadap keberlanjutan layanan air bersih di kawasan wisata unggulan tersebut.
Hakamah turut mengingatkan dampak krisis air bersih terhadap citra pariwisata Lombok Utara. Ia menyebut kawasan Gili berkontribusi hingga 75 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata KLU.
Karena itu, gangguan layanan air bersih dinilai berpotensi memengaruhi kenyamanan wisatawan, operasional akomodasi, serta target pendapatan daerah.
Ia mengungkapkan sekitar 300 wisatawan disebut memilih meninggalkan Gili Trawangan akibat tidak tersedianya air bersih. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan provinsi.
“Sektor pariwisata ini juga ranah provinsi. Ketika ada sekitar 300 wisatawan memilih hengkang karena tidak ada air, target PAD bisa anjlok. Visi pariwisata mendunia akan tercoreng jika krisis dasar seperti air bersih saja tidak teratasi,” pungkasnya.
Hakamah mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mendorong penanganan krisis air bersih tersebut melalui koordinasi lintas pemerintahan.
DPRD KLU berharap pemerintah segera menentukan langkah penanganan darurat sekaligus menyiapkan solusi permanen agar kebutuhan air bersih masyarakat dan pelaku usaha di Gili Meno maupun Gili Trawangan dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

0 Komentar