 |
| Foto// Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Najmul Akhyar tengah, |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menyoroti capaian pendapatan pajak dan retribusi daerah yang masih jauh dari target. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pendapatan segera mencari solusi untuk mengakselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara.
Hal itu disampaikan Bupati Najmul saat membuka Rapat Evaluasi Pencapaian Pajak dan Retribusi Daerah Triwulan II Tahun 2026 serta Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Anema Wellness & Resort, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPRD KLU Kamah Yudiarto, para kepala OPD, serta undangan lainnya.
Mengawali sambutannya, Bupati Najmul memaparkan kondisi capaian pendapatan daerah yang dinilai belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hampir seluruh OPD pengampu pendapatan masih menghadapi keterlambatan dalam realisasi penerimaan.
"Kalau kita melihat paparan yang disajikan, rata-rata kita belum mencapai target. Memang kita masih di pertengahan triwulan, tetapi keterlambatan ini harus segera dicarikan solusinya," ujarnya.
Najmul menegaskan, lemahnya pemasukan daerah tahun ini harus menjadi perhatian serius seluruh OPD. Ia meminta pengampu retribusi bekerja lebih maksimal agar target pendapatan tidak hanya tercapai, tetapi juga dapat dilampaui.
"Tahun ini kita melihat agak lemah pemasukan kita. Saya berharap kepada OPD-OPD pengampu retribusi bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi. Bila perlu, kita harus selalu mendapatkan kelebihan target setiap tahunnya," tegasnya.
Menanggapi berbagai keluhan teknis di lapangan yang disampaikan Kepala Bapenda KLU, Bupati Najmul menekankan pentingnya peran kepala dinas dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petugas pemungut pendapatan.
Menurutnya, salah satu kunci utama untuk mengakselerasi pendapatan daerah adalah pemanfaatan teknologi.
 |
| Iklan |
"Penting memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Kita sudah melakukan perjalanan studi tiru ke Malang kemarin, dan saya harapkan inovasi itu bisa segera diselesaikan dan diterapkan di sini," kata Najmul.
Ia menjelaskan, sistem berbasis teknologi dapat memberikan dua manfaat besar, yakni meningkatkan efisiensi kerja melalui penyajian data secara otomatis serta memperkuat akurasi pendapatan guna meminimalisasi potensi pelanggaran dan kebocoran.
"Jika evaluasi sudah berbasis teknologi, kemungkinan terjadinya pelanggaran sangat kecil. Semua dinas silakan mencari referensi, di mana pun ada daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dengan cara baik, tidak apa-apa kita tiru. Meniru hal yang baik itu tidak masalah," pesannya.
Selain persoalan teknis, Najmul juga meminta hambatan administratif dalam penginputan anggaran di Bappeda dibahas secara terbuka bersama Inspektorat.
Langkah tersebut diperlukan untuk memperjelas batasan aturan sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan oleh OPD.
"Hari ini kita evaluasi persoalan di lapangan yang sulit kita selesaikan. Mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama agar target PAD kita bisa tercapai, bahkan terlampaui," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD KLU Kamah Yudiarto mengungkapkan, sejumlah OPD pengampu retribusi memiliki gagasan untuk meningkatkan PAD, pajak, dan retribusi. Namun, ide tersebut kerap terbentur proses penganggaran di Badan Anggaran (Banggar).
"Kami di Komisi II sangat sering berdiskusi dengan teman-teman OPD. Mereka bercerita bisa meningkatkan PAD, pajak, dan retribusi jika fasilitas terpenuhi, tapi begitu kami bawa hasil diskusi itu ke Banggar, 'harus disisir lagi, harus disisir lagi,'" ujar Kamah.
Kamah juga menyampaikan perkembangan pembahasan Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah rencana kenaikan retribusi masuk kawasan Gili.
Ia mengatakan, para pelaku usaha di Gili pada prinsipnya siap dengan rencana tersebut, asalkan fasilitas pendukung tersedia secara memadai.
"Para pelaku usaha di Gili sebenarnya siap, asalkan fasilitasnya lengkap dan ada. Dengan gejolak sekarang, hal ini belum sepenuhnya sepakat antara Pansus dengan Bapenda," jelasnya.
Kamah berharap, sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun depan, perencanaan peningkatan pendapatan sudah dilakukan secara matang.
Dengan demikian, sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan optimal tanpa kembali terhambat persoalan birokrasi penganggaran.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, Tri Darma Sudiana, S.STP., mengakui capaian realisasi retribusi daerah pada Triwulan II 2026 masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
"Kalau kita lihat dari capaian realisasi retribusi, khususnya retribusi, ini boleh kita sampaikan masih jauh dari realisasi yang kita targetkan," ujarnya.
Tri Darma menjelaskan, sebelum rapat evaluasi digelar, pihaknya telah berdiskusi secara informal dengan para pengelola retribusi di lapangan.
Dari pembahasan tersebut, masih ditemukan berbagai kendala riil yang dihadapi petugas dalam melakukan pemungutan pendapatan daerah.
"Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang teman-teman dari Bapenda dan Inspektorat," jelasnya.
Kehadiran Inspektorat diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai batasan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam optimalisasi pendapatan. Sementara itu, Bapenda akan merumuskan solusi teknis atas berbagai keluhan yang disampaikan pengelola retribusi.
"Jadi harapan kita, bagaimana supaya permasalahan yang kita hadapi terkait retribusi ini bisa kita atasi secara bersama-sama," tegas Tri Darma. (Den)
0 Komentar