 |
| Foto// Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Najmul Akhyar |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM– Peresmian Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lombok Utara kembali tertunda. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyebut pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang belum sepenuhnya rampung menjadi salah satu alasan agenda tersebut belum dapat dilaksanakan.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan, persiapan yang dilakukan panitia masih belum sepenuhnya selesai. Meskipun progres pembangunan telah mencapai sekitar 97 persen, masih terdapat sejumlah fasilitas penting yang perlu dituntaskan.
“Karena panitianya yang melakukan persiapan ini belum siap. Artinya pembangunannya belum tuntas. Baru 97 persen, tapi yang 3 persen ini kan yang penting-penting semua,” kata Najmul, Rabu (23/9/2026).
Menurut Najmul, sejumlah fasilitas dasar di lingkungan sekolah sudah tersedia, termasuk lapangan olahraga.
Namun, masih ada beberapa sarana penting yang belum selesai sehingga sekolah dinilai belum sepenuhnya siap untuk diresmikan dan digunakan secara optimal.
Pemkab Lombok Utara menargetkan seluruh pekerjaan pembangunan dan kelengkapan fasilitas SR dapat diselesaikan paling lambat hingga akhir 2026.
“Ya, kita membatasi sampai akhir tahun ini,” ujarnya.
Kondisi tersebut juga berdampak terhadap pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa SR. Agenda MPLS kembali ditunda hingga kesiapan sekolah memenuhi kebutuhan dasar untuk kegiatan siswa.
“Makanya harus ditunda lagi. Semua kondisi yang sudah terjadi juga di tempat lain seperti itu. Jadi kita terlalu cepat mungkin menerima siswa kemarin, sekarang ternyata belum bisa selesai sampai sekarang,” jelasnya.
Najmul berharap penyelesaian pembangunan dapat dipercepat agar keberadaan SR di Lombok Utara segera dapat dimanfaatkan secara penuh.
Pemerintah daerah menargetkan pekerjaan tersebut rampung sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026.
“Harapan kita bisa cepat diselesaikan. Mudah-mudahan bisa sebelum tahun anggaran ini, supaya sebelum tahun ajaran baru siswa-siswa sudah bisa masuk,” katanya.
Pemkab Lombok Utara juga terus mendorong percepatan penyelesaian fasilitas sekolah agar kondisi pembangunan yang belum tuntas tidak kembali menghambat pelaksanaan kegiatan pendidikan maupun agenda sekolah lainnya.
“Iya, mudah-mudahan,” tutup Najmul.
Sementara itu kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Fathurrahman, dari hasil evaluasi, masih terdapat sejumlah pekerjaan infrastruktur yang belum tuntas sehingga dinilai belum memungkinkan siswa mulai beraktivitas di lokasi sekolah.
“Sehingga disepakati ditunda,” kata Fathurrahman,
Menurutnya, pekerjaan yang masih berlangsung di lingkungan sekolah berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan siswa. Bahkan, pihak pemborong belum berani memberikan jaminan keselamatan apabila kegiatan sekolah tetap dilaksanakan sesuai jadwal awal.
“Pemborong tidak berani bertanggung jawab sehingga tidak menjamin keselamatan,” ujarnya.
Penundaan tersebut, lanjut Fathurrahman, telah disampaikan kepada para calon wali murid. Informasi perubahan jadwal disampaikan melalui para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar orang tua mengetahui kondisi terbaru terkait pelaksanaan MPLS.
0 Komentar