 |
| Foto//Kepala DKP3 KLU, Tresnahadi |
Jurnalis: Teno Haichal
Editor. : As
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyebut hingga saat ini belum menerima laporan adanya lahan pertanian yang mengalami kekeringan maupun puso di tengah musim kemarau.
Kepala DKP3 KLU, Tresnahadi, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh Kepala UPTD di wilayah KLU untuk segera melaporkan apabila ditemukan lahan pertanian yang terdampak kekeringan dan berpotensi merugikan petani.
“Sampai saat ini kami belum menerima laporan dari Kepala UPTD terkait dengan kekeringan dan puso yang terjadi sekarang ini,” kata Tresnahadi. Selasa (22/09/2026).
Menurutnya, pemantauan di lapangan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat ketersediaan air untuk pertanian pada musim kemarau cenderung terbatas.
Tresnahadi juga mengingatkan para petani agar menggunakan air secara bijak. Pengaturan distribusi air, kata dia, perlu dilakukan melalui pekasih serta ketua blok pengairan yang berada di masing-masing Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
“Karena airnya sekarang ini terbatas, harus digilirkan. Pengaturannya melalui pekasih dan ketua-ketua blok pengairan yang ada di masing-masing P3A,” jelasnya.
Ia mencontohkan pola yang diterapkan P3A Pelopor Gondang. Pada musim kering, distribusi air dilakukan secara bergiliran untuk memastikan petani tetap mendapatkan pasokan air meskipun ketersediaannya terbatas.
Dengan sistem tersebut, petani tidak diperbolehkan menggunakan air secara bebas karena distribusinya harus mengikuti jadwal dan pengaturan yang telah ditetapkan oleh pengelola pengairan.
Selain pengaturan penggunaan air, DKP3 KLU juga berupaya mengurangi kehilangan air akibat kondisi jaringan irigasi yang rusak maupun belum permanen.
Menurut Tresnahadi, pihaknya telah mengusulkan dukungan kepada Kementerian Pertanian untuk memperbaiki jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan.
Hasilnya, KLU mendapatkan bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk 40 kelompok, dengan nilai bantuan masing-masing sekitar Rp100 juta per kelompok.
Pelaksanaan rehabilitasi tersebut dilakukan secara swakelola oleh kelompok penerima bantuan dan tidak melalui pihak ketiga.
“Artinya dilaksanakan sendiri oleh kelompok. Ini salah satu ikhtiar kami, karena air terbatas, tentu irigasinya juga harus kita perbaiki supaya tidak banyak air yang terbuang di tengah jalan,” ujarnya.
Selain rehabilitasi jaringan irigasi tersier, DKP3 KLU juga memperoleh sejumlah bantuan infrastruktur pengairan dari pemerintah pusat.
Bantuan tersebut meliputi irigasi perpompaan untuk 23 kelompok, irigasi perpipaan untuk 11 kelompok, serta satu kelompok penerima bantuan embung.
Tresnahadi menyebut total nilai berbagai bantuan tersebut mencapai sekitar Rp8,6 miliar.
Seluruh bantuan itu, lanjutnya, diarahkan untuk mendukung petani dalam menghadapi keterbatasan air sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah musim kemarau.
Meski belum ada laporan mengenai lahan puso atau gagal panen akibat kekeringan, DKP3 KLU tetap meminta seluruh UPTD meningkatkan pemantauan.
Laporan dari lapangan dinilai penting untuk menentukan langkah penanganan apabila kondisi kekeringan mulai berdampak terhadap tanaman maupun petani.
“Sudah saya minta kepada semua Kepala UPTD agar segera menyampaikan laporan jika terjadi kekeringan dan ada dampak bagi para petani yang ada di Kabupaten Lombok Utara,” pungkas Tresnahadi.
0 Komentar