 |
| Foto//Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial KLU, Sukardim Husein, |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mempercepat penyelesaian fasilitas utama Sekolah Rakyat (SR) Permanen Terintegrasi 1 di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan.
Sejumlah fasilitas prioritas dikebut agar dapat digunakan sebelum pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 yang dijadwalkan dimulai pada 21 September 2026.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial KLU, Sukardim Husein, mengatakan satuan kerja (satker) bersama kontraktor terus mengejar penyelesaian sejumlah gedung yang dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan MPLS.
“Sesuai dengan hasil rapat persiapan MPLS itu, yang dikejar ada empat sampai enam gedung untuk menunjang kesiapan MPLS. Ditargetkan 19 September sudah siap. Artinya, 20 September dilakukan mobilisasi siswa SR, kemudian 21 September pembukaan MPLS,” ujar Sukardim usai rapat koordinasi lintas sektor, Senin (14/9/2026).
Fasilitas yang menjadi prioritas di antaranya asrama putra dan putri, rumah susun (rusun) bagi tenaga pendidik dan kependidikan (tendik), aula serbaguna, serta masjid.
Sukardim menjelaskan, dari sejumlah fasilitas tersebut terdapat empat gedung yang secara khusus direkomendasikan untuk dikejar penyelesaiannya menjelang MPLS.
“Ada empat gedung yang direkomendasikan. Salah satunya rusun untuk guru yang sedang dikejar penyelesaiannya. Kemudian tiga gedung lainnya untuk asrama yang juga sedang disiapkan,” jelasnya.
Sementara pembangunan fasilitas lainnya tetap berjalan secara bertahap. Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan kebutuhan dasar siswa dapat terpenuhi saat kegiatan sekolah mulai berlangsung.
Di sisi lain, jumlah peserta didik yang telah terdata untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat tersebut mencapai sekitar 595 siswa.
Dari jumlah tersebut, sekitar 270 siswa tercatat berasal dari Kabupaten Lombok Utara. Sementara siswa lainnya berasal dari sejumlah kabupaten di NTB, di antaranya Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat.
Meski demikian, Sukardim menyebut jumlah tersebut belum bersifat final. Pemutakhiran data peserta didik masih dilakukan oleh pemerintah daerah bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jumlah pasti keseluruhan siswa masih terus ditinjau dan diperbarui. Namun yang jelas, koordinasi lintas OPD terus kita perkuat untuk menyambut kedatangan para siswa dan memastikan pelaksanaan MPLS dapat berjalan lancar,” pungkasnya.
Dengan percepatan pembangunan sejumlah fasilitas tersebut, Pemkab Lombok Utara menargetkan kebutuhan utama Sekolah Rakyat dapat siap digunakan menjelang kedatangan siswa dan pembukaan MPLS.
0 Komentar