 |
| Foto//Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Utara sekaligus anggota Komisi II DPRD KLU, Nasrudin, |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Utara sekaligus anggota Komisi II DPRD KLU, Nasrudin, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dinilai mulai mengganggu aktivitas pertanian di Kecamatan Kayangan dan Bayan.
Menurut Nasrudin, kondisi tersebut berpotensi menghambat program ketahanan pangan nasional yang saat ini tengah digencarkan pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan, mulai dari penetapan harga pembelian gabah, peningkatan ketersediaan pupuk hingga berbagai bantuan kepada petani.
"Kalau pemerintah pusat sudah hadir melalui pembelian gabah, harga jagung, pupuk dan berbagai program ketahanan pangan, maka pemerintah daerah juga harus hadir menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani, salah satunya kelangkaan solar," ujar Nasrudin kepada wartawan Selasa ( 04/08/2026).
Ia mengatakan, saat ini petani mengalami kesulitan memperoleh solar untuk mengoperasikan traktor, terutama di wilayah Kecamatan Kayangan dan Bayan. Akibat tidak beroperasinya SPBU di Kayangan dan Tanjung, petani disebut harus mencari BBM ke wilayah lain.
Nasrudin mengungkapkan, distribusi solar saat ini lebih banyak terpusat di SPBU Pemenang. Namun, menurutnya, petani dari Kecamatan Kayangan dan Bayan tidak leluasa mendapatkan solar di lokasi tersebut karena distribusi diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat Kecamatan Pemenang.
"Kalau petani dipaksa membeli Dexlite dengan harga sekitar Rp26 ribu per liter, tentu biaya operasional mereka akan meningkat. Ini akan memberatkan petani dan mengganggu proses pengolahan lahan," tegasnya.
Ia meminta Pertamina segera mencari solusi agar pasokan solar bagi sektor pertanian kembali normal. Menurutnya, subsidi BBM seharusnya benar-benar dinikmati oleh petani, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
"Solar bersubsidi itu untuk petani kita, bukan untuk para pebisnis. Jangan sampai subsidi negara hanya dinikmati segelintir orang," katanya.
Selain Pertamina, Nasrudin juga mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Pertanian agar segera mengambil langkah konkret.
Ia mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan apabila persoalan distribusi BBM untuk petani belum juga terselesaikan.
"Bicara pupuk pemerintah pusat hadir, pembelian gabah pemerintah pusat hadir, jagung juga pemerintah pusat. Lalu posisi pemerintah daerah di mana? Harus ada langkah konkret menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.
Menurut Nasrudin, kelangkaan solar sudah berlangsung sejak SPBU di Kayangan tidak lagi beroperasi. Kondisi tersebut hingga kini masih dirasakan para petani yang mengandalkan traktor untuk mengolah lahan pertanian.
Ia menilai, apabila penutupan SPBU masih terus berlangsung, pemerintah daerah perlu menyiapkan skema distribusi sementara agar kebutuhan solar bagi petani tetap terpenuhi.
"Kalau tetap ditutup, tentu dampaknya besar terhadap aktivitas pertanian. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar petani tidak menjadi korban," pungkasnya.
Jurnalis : Teno Haichal
Editor. : As
0 Komentar