 |
| Foto// Kekeringan |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi masih berlangsung hingga 2027.
Langkah tersebut dilakukan dengan memperbarui data wilayah terdampak serta memetakan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air bersih. Pendataan melibatkan seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara.
Kepala BPBD Lombok Utara, M. Zaldi Rahadian mengatakan, pemutakhiran data diperlukan untuk mengetahui kondisi terbaru masyarakat yang berpotensi mengalami krisis air bersih.
“Data tahun 2025 sudah kami miliki sebagai pembanding. Mudah-mudahan jumlah titik kekeringan berkurang. Namun jika justru bertambah, pelayanan distribusi air bersih akan tetap kami lakukan,” kata Zaldi Senin (03/08/2026).
Pada 2025, sekitar 90 dusun di Lombok Utara tercatat terdampak kekeringan. Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi BPBD dalam menyusun langkah mitigasi menghadapi musim kemarau.
Menurut Zaldi, hasil pemetaan nantinya juga menjadi dasar dalam menentukan strategi penanganan, termasuk penempatan armada distribusi air bersih di wilayah yang dinilai paling membutuhkan.
Saat ini BPBD Lombok Utara masih mengandalkan dua unit mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak.
Keterbatasan armada tersebut diantisipasi melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya Palang Merah Indonesia (PMI) dan Bank NTB Syariah.
Selain distribusi air bersih, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) terus dilakukan untuk memastikan data kawasan rawan kekeringan selalu diperbarui.
Zaldi menjelaskan, perubahan kondisi di lapangan membuat pemetaan harus dilakukan secara berkala.
Sejumlah wilayah yang sebelumnya masuk kategori rawan kekeringan telah memperoleh layanan air bersih sehingga penanganan dapat dialihkan ke lokasi lain yang masih mengalami keterbatasan akses.
“Sejumlah wilayah yang sebelumnya masuk kategori rawan kini telah mendapatkan layanan air bersih sehingga penanganan dapat lebih difokuskan pada daerah yang masih mengalami keterbatasan akses,” ujarnya.
BPBD berharap pemutakhiran data dan penguatan koordinasi tersebut dapat membuat penanganan kekeringan lebih tepat sasaran.
Pelayanan distribusi air bersih juga akan tetap menjadi salah satu langkah utama apabila dampak kekeringan meluas.
Dengan kesiapsiagaan tersebut, pemerintah daerah berupaya mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan air bersih sekaligus meminimalkan dampak kekeringan terhadap aktivitas masyarakat di Lombok Utara.
0 Komentar