 |
| Foto// Artadi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara Fraksi Gerindra |
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari Fraksi Gerindra sekaligus anggota Komisi II, Artadi, S.Sos, mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempercepat penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
Menurut Artadi, digitalisasi menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak yang bersumber dari kawasan pariwisata.
Ia menilai, selama ini masih terdapat potensi kebocoran dalam proses penarikan pajak daerah. Kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar setiap transaksi wajib pajak dapat tercatat secara transparan dan terpantau oleh pemerintah daerah.
“Selama ini banyak kebocoran PAD dalam rangka menarik pajak, terutama di daerah pariwisata. Karena itu, kami mendorong Bapenda menggunakan sistem digitalisasi untuk mengantisipasi kebocoran tersebut,” ujar Artadi kepada Penantb.com Kamis (13/08/2026).
Artadi mengatakan, dukungan terhadap digitalisasi pajak juga telah disampaikannya dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia mendorong agar anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan sistem tersebut dapat disepakati dan dialokasikan sehingga program digitalisasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat segera direalisasikan.
“Dalam pembahasan Banggar dengan TAPD kemarin, saya sampaikan agar kita sepakati anggaran yang digunakan untuk digitalisasi tersebut,” katanya.
Dorongan tersebut, lanjut Artadi, bukan tanpa dasar. Komisi II DPRD KLU sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung, Bali, yang dinilai telah berhasil menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Dari hasil kunjungan tersebut, Artadi menyebut penerapan digitalisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD sekaligus membantu pemerintah daerah meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan.
“Berdasarkan hasil kunjungan kerja kami Komisi II DPRD KLU ke Bapenda Badung yang sudah menggunakan sistem digitalisasi, peningkatan PAD-nya cukup besar dibandingkan sebelum menggunakan sistem digitalisasi,” ungkapnya.
Selain meningkatkan penerimaan, sistem digitalisasi juga dinilai mampu memberikan data transaksi secara lebih akurat dan real time. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Artadi berharap penerapan sistem tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber ekonomi utama Lombok Utara.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Lombok Utara, Tri Dharma, juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah digitalisasi transaksi pajak sebagai upaya menekan potensi kebocoran sekaligus mengoptimalkan PAD.
Menurut Tri Dharma, digitalisasi menjadi salah satu solusi di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Selain mencari sumber pendapatan baru, pemerintah daerah juga dituntut mengoptimalkan potensi pendapatan yang telah tersedia.
“Sekarang ini kita boleh dibilang efisiensi besar-besaran dari pemerintah pusat. Kita diminta, di samping mencari sumber baru, juga mengoptimalkan apa yang sudah ada,” ujar Tri Dharma, Selasa (12/8/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah potensi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Karena itu, sistem digital diharapkan mampu mencatat transaksi secara lebih transparan sehingga pemerintah dapat mengetahui kondisi pendapatan wajib pajak secara lebih riil.
Artadi pun berharap sinergi antara DPRD dan Pemkab Lombok Utara dapat mempercepat realisasi digitalisasi tersebut. Dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, pengawasan pajak diharapkan semakin kuat, kebocoran dapat ditekan, dan PAD KLU bisa terus meningkat.
0 Komentar