 |
| Foto/Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Najmul Akhyar saat mengambil sumpah dan janji jabatan |
Jurnalis: Teno Haichal
LOMBOK UTARA, PENANTB.COM — Sebanyak 101 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi berganti posisi. Namun, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar mengingatkan, perpindahan kursi jabatan bukan berarti naik kelas untuk menikmati kedudukan.
Justru sebaliknya, jabatan baru berarti tanggung jawab baru yang harus dibuktikan dengan kinerja.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., saat melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 101 pejabat administrator dan pengawas di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Jumat (28/8/2026).
Pelantikan yang turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., itu menjadi bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Najmul memberikan penegasan cukup keras. Menurutnya, tidak ada alasan bagi seorang ASN untuk merasa berbeda hanya karena mendapatkan jabatan yang lebih tinggi.
“Jabatan ini adalah amanah. Tidak ada yang merasa ketika mendapatkan jabatan lebih tinggi kemudian kedudukannya menjadi berbeda. Sebagai PNS, di mana pun ditempatkan, kita harus siap melaksanakan tugas,” tegas Najmul.
Bagi Najmul, sumpah dan janji jabatan bukan sekadar prosesi seremonial. Ada konsekuensi moral dan etika yang harus dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan sehari-hari.
Karena itu, para pejabat diminta menjaga integritas, memiliki iktikad baik, serta menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Najmul menjelaskan, pelantikan 101 pejabat tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Prosesnya telah melalui pembahasan bersama Wakil Bupati dan Tim Penilai Kinerja (TPK).
Penilaian kinerja menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan siapa yang dianggap layak mengemban jabatan administrator maupun pengawas.
“Kami tidak bekerja sendiri. Semuanya melalui proses penilaian kinerja dan itulah yang menjadi dasar pelantikan ini,” jelasnya.
Dengan demikian, para pejabat yang baru dilantik tidak hanya dituntut mampu menduduki kursi jabatan, tetapi juga harus membuktikan bahwa kepercayaan tersebut layak diberikan.
Pemerintah daerah, kata Najmul, akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan roda birokrasi berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri meminta para pejabat yang baru dilantik tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk sekadar beradaptasi.
Masa awal menduduki jabatan baru harus dimanfaatkan untuk segera mempelajari tugas, fungsi, persoalan, dan target yang harus diselesaikan.
“Manfaatkan waktu di awal untuk mempelajari bidang dan tugas yang baru. Amanah ini bukan tanggung jawab yang ringan karena ada tanggung jawab kepada masyarakat,” ujarnya.
Kusmalahadi juga menyoroti persoalan kedisiplinan ASN. Menurutnya, kedisiplinan bukan sekadar datang dan pulang tepat waktu, tetapi bagian penting dari upaya memastikan target pelayanan kepada masyarakat tercapai.
“Kedisiplinan ini kami tekankan karena target pelayanan sangat penting. Kinerja kita akan menjadi penilaian masyarakat,” tegasnya.
Pemkab KLU pun memastikan evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan ASN akan terus dilakukan. Jika pejabat dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, evaluasi terhadap jabatan bukan sesuatu yang mustahil dilakukan.
Karena itu, 101 pejabat yang baru dilantik didorong tidak hanya menjadi pengisi struktur birokrasi, tetapi juga menjadi penggerak perubahan di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Mereka dituntut menghadirkan inovasi, membangun kolaborasi, mampu menggerakkan tim, serta menjadi contoh bagi bawahannya.
“Seriuslah dalam menata ASN. Kami meminta dukungan dari seluruh pejabat yang baru dilantik. Tunjukkan kinerja dan jadilah contoh bagi bawahan, bagaimana menjadi pelayan masyarakat yang baik,” pungkas Kusmalahadi.
Kini, setelah sumpah jabatan diucapkan dan posisi baru disandang, pekerjaan sesungguhnya menanti. 101 pejabat bukan hanya ditunggu tanda tangannya, tetapi ditunggu hasil kerjanya oleh masyarakat Lombok Utara.
0 Komentar