 |
| Foto// Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari Fraksi PDI Perjuangan, Lalu Muhamad Zaki, |
TANJUNG, PENANTB.COM – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari Fraksi PDI Perjuangan, Lalu Muhamad Zaki, menyoroti belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan.
Dalam keterangannya, Zaki menyebut masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten yang hingga kini belum tersentuh pembangunan, meski ruas jalan di wilayah lain telah lebih dahulu dikerjakan.
Ia mencontohkan ruas jalan di perbatasan Langkang kok–Gunjan Asri hingga Akar-Akar yang menurutnya belum digarap secara menyeluruh.
Kondisi serupa juga disebut terjadi pada ruas Akar-Akar menuju Pawang Timpas hingga ke jalan nasional.
"Yang di atas sudah selesai, tetapi yang di bawah ditinggalkan. Sejak Lombok Utara mekar, kami di Desa Akar-Akar belum pernah mendapatkan perhatian yang maksimal untuk pembangunan jalan," ujar Zaki kepada media Senin (27/07/2026).
Zaki mengaku berbagai usulan pembangunan telah berulang kali disampaikan, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun hingga kini, usulan tersebut belum terealisasi.
Menurutnya, Kecamatan Bayan memang memiliki jaringan jalan yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lain sehingga membutuhkan perhatian dan alokasi pembangunan yang lebih besar.
"Kalau memang jalur di Bayan lebih banyak, semestinya ada kebijakan khusus agar penanganannya lebih cepat. Kalau setiap tahun hanya sekitar dua kilometer yang dibangun, tentu akan sangat lama untuk menyelesaikan seluruh ruas jalan," katanya.
Ia menilai perbaikan jalan di wilayah Akar-Akar merupakan kebutuhan yang mendesak karena menjadi akses utama menuju sejumlah fasilitas pendidikan, mulai dari tiga PAUD, dua SD, satu SMP hingga SMA.
Zaki juga berpendapat bahwa pembangunan jalan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau jalannya bagus, secara otomatis aktivitas ekonomi akan lebih lancar dan angka kemiskinan bisa ditekan," ujarnya.
Selain itu, ia menilai kebutuhan utama masyarakat di wilayah tersebut saat ini adalah perbaikan jalan, bukan penerangan jalan seperti yang menjadi aspirasi di beberapa daerah lain.
Dalam kesempatan itu, Zaki menegaskan seluruh ruas yang dimaksud merupakan jalan dengan status jalan kabupaten sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan penanganan.
0 Komentar