 |
| Foto//sekolah rakyat Kabupaten Lombok Utara |
Jurnalis: Sulindarti
TANJUNG, PENANTB.COM – Persiapan operasional Sekolah Rakyat di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), terus dipacu.
Menjelang peluncuran nasional yang dijadwalkan pada 20 Juni 2026, pembangunan fisik sekolah yang digagas pemerintah pusat tersebut telah mencapai sekitar 30 persen.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala Bidang Dayasos Dinsos PPPA KLU, Sukardin, mengatakan sejumlah fasilitas utama yang saat ini sedang dibangun meliputi ruang kelas, asrama siswa, tempat ibadah, kantin, hingga ruang terbuka hijau.
“Yang dipercepat sekarang karena target launching pada 20 Juni 2026. Harapannya proses pembelajaran sudah bisa berjalan,” ujar Sukardin.
Selain pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah daerah juga mulai melakukan penjangkauan terhadap calon peserta didik.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan arahan pemerintah pusat yang berlangsung sejak minggu pertama Mei hingga minggu keempat Juni 2026.
Menurut Sukardin, proses seleksi siswa dijadwalkan mulai berlangsung pada Juli mendatang.
Sementara untuk penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Daerah hanya membantu dalam pendataan dan penyiapan calon siswa,” katanya.
Sekolah Rakyat KLU direncanakan menjadi lokasi pendidikan bagi siswa dari berbagai kabupaten/kota di NTB.
Pada tahap awal, siswa dari Lombok Barat, Lombok Timur hingga Sumbawa akan mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.
Jumlah peserta didik yang dipersiapkan mencapai sekitar 485 siswa, ditambah kuota khusus untuk Kabupaten Lombok Utara.
Untuk KLU sendiri disiapkan sembilan rombongan belajar (rombel) yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Kuota kita ada sembilan rombel. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA mendapat tiga rombel, dengan kapasitas sekitar 30 siswa per rombel,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Kabupaten PKH KLU, Raden Zulkarnaen, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya fokus melakukan pendampingan dan verifikasi calon siswa yang masuk dalam kategori prioritas.
Ia menjelaskan, sistem penerimaan Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya.
Sebaliknya, calon siswa dijaring melalui data yang telah tersedia di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan berasal dari keluarga dalam kelompok desil 1 dan 2.
“Data calon siswa sudah ada di Pusdatin dan berasal dari kelompok desil 1 dan 2,” ujarnya.
Dari total 4.877 anak yang masuk dalam data sasaran, tercatat sekitar 259 anak putus sekolah yang menjadi prioritas utama program tersebut.
Tim PKH kini terus turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan dan minat anak-anak tersebut kembali melanjutkan pendidikan.
Pendampingan juga dilakukan terhadap siswa SD yang akan melanjutkan ke SMP serta siswa SMP yang akan masuk ke jenjang SMA.
Upaya ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di NTB.
0 Komentar