 |
| Foto// Angota DPRD KLU Fraksi Gerindra Artadi S.sos |
Lombok Utara | Penantb.com– Rencana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menaikkan tarif retribusi wisatawan ke kawasan Tiga Gili dari Rp20 ribu menjadi Rp50 ribu menuai sorotan. DPRD KLU menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan.
Anggota DPRD KLU dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindara), Artadi, mengatakan pihaknya saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 bersama panitia khusus (pansus).
“Rencana kenaikan itu belum final dan belum kita sepakati di DPRD, karena masih dalam proses pembahasan Raperda,” ujarnya.
Menurut Artadi, usulan kenaikan tarif hingga Rp50 ribu dinilai terlalu tinggi dan berpotensi berdampak pada minat kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di KLU.
“Kita khawatir para wisatawan enggan datang jika tarif dinaikkan terlalu tinggi,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya wacana perubahan titik penurunan penumpang boat cepat rute Bali–Lombok yang direncanakan akan dialihkan ke Senggigi. Kondisi tersebut dinilai bisa semakin memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Tiga Gili.
“Jangan kita terlalu memaksakan mengejar kenaikan PAD, tetapi dampaknya tidak kita pikirkan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD KLU juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menaikkan berbagai jenis retribusi lainnya sebelum mengoptimalkan penerimaan dari tarif yang sudah berlaku saat ini.
“Tarif yang berjalan sekarang saja belum maksimal. Masih ada celah kebocoran yang perlu dibenahi,” ungkap Artadi.
Sebagai anggota pansus pajak dan retribusi daerah, ia juga mengkhawatirkan potensi penolakan dari masyarakat jika kebijakan kenaikan tarif tetap dipaksakan. Terlebih, perhatian pemerintah daerah terhadap kawasan Tiga Gili dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Kalau tarif dinaikkan, kami khawatir masyarakat akan protes atau komplain,” katanya.
Artadi mencontohkan kondisi di Gili Meno yang hingga saat ini masih menghadapi persoalan mendasar, seperti ketersediaan air bersih yang belum teratasi secara optimal.
“Di Gili Meno, masyarakat masih mengeluhkan masalah air bersih. Kalau tarif dinaikkan, tentu bisa memicu kemarahan masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, pansus DPRD KLU masih akan mengkaji secara komprehensif rencana tersebut, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan sektor pariwisata.
“Kami di pansus masih dalam proses pembahasan dan belum sepakat terhadap kenaikan itu,” pungkasnya.
0 Komentar