 |
| Foto// Kasat Pol PP Kabupaten Lombok Utara Totok Surya Saputra |
LOMBOK UTARA | PenaNTB.com – Kawasan wisata Tiga Gili yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), menjadi salah satu destinasi unggulan yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara maupun domestik.
Untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan kawasan wisata tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) KLU menginisiasi pembentukan pos pengawasan terpadu.
Kepala Satpol PP KLU, Totok Surya Saputra, mengatakan keberadaan pos pengawasan dinilai penting guna meningkatkan pengawasan sekaligus pelayanan di kawasan pariwisata Tiga Gili.
“Kami ingin agar ada pos pengawasan di kawasan pariwisata ini, dengan harapan pos tersebut tidak hanya berfungsi menjaga keamanan dan melakukan pengawasan, tetapi juga didukung pembiayaan pembangunan serta operasionalnya,” ujar Totok, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, rencana pembangunan pos tersebut dilatarbelakangi sejumlah persoalan yang masih kerap terjadi di kawasan wisata, salah satunya terkait pelanggaran di area sempadan atau garis sempadan pantai (roi pantai).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan penertiban terhadap bangunan ilegal di sepanjang pantai dan berhasil mengurangi jumlah pelanggaran.
Namun belakangan, bangunan yang melanggar aturan kembali bermunculan sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penertiban ulang.
“Untuk penertiban bangunan di roi pantai maupun penertiban sepeda listrik membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dengan adanya pos pelayanan dan pengawasan, setidaknya pencegahan bisa dilakukan lebih awal,” terangnya.
Selain persoalan bangunan ilegal, Satpol PP juga menyoroti maraknya penggunaan sepeda listrik di kawasan Tiga Gili yang dinilai mengganggu ketertiban umum.
Meski penertiban pernah dilakukan, sepeda listrik ilegal masih banyak ditemukan beroperasi di kawasan wisata tersebut.
Totok menegaskan pengawasan yang konsisten sangat diperlukan guna menciptakan kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Rencananya, pos pengawasan tersebut akan bersifat terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait, tidak hanya Satpol PP.
“Pos pengawasan ini nantinya bersifat terpadu, sehingga pengawasan bisa dilakukan bersama lintas instansi,” katanya.
Ia menambahkan, usulan pembangunan pos pengawasan sebenarnya telah diajukan sejak lama kepada pimpinan daerah. Namun hingga kini belum mendapatkan respons positif, terutama terkait dukungan anggaran.
Padahal, lanjutnya, kebutuhan pengawasan di kawasan Tiga Gili cukup tinggi seiring banyaknya pengaduan masyarakat terkait berbagai persoalan di kawasan wisata tersebut.
“Pengaduan masyarakat cukup banyak, sementara kami memiliki keterbatasan dalam pengawasan. Dengan adanya pos pengawasan, kami berharap pelayanan dan pengawasan bisa lebih maksimal bagi wisatawan maupun masyarakat setempat,” pungkasnya.
0 Komentar