 |
| Pemkab Lombok Utara Gelar Musrenbang RKPD 2027, Fokus Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat |
Tanjung | PenaNTB.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Golf Kosaido Country Club, Desa Sigar Penjalin, Kamis (5/3).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT.
Musrenbang mengusung tema “Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat” dan dihadiri Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani, anggota Forkopimda KLU, Anggota DPRD Provinsi NTB H. Raden Nuna Abriadi, S.IP, para ketua organisasi wanita, narasumber, kepala OPD lingkup Pemda KLU, serta sejumlah undangan lainnya.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri dari perangkat daerah, camat, kepala desa, instansi vertikal, NGO, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lainnya.
Kepala Bapprida KLU Ir. Hermanto dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif melalui pengintegrasian aspirasi, kebutuhan, potensi, serta berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Musrenbang RKPD bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan dari desa dan kecamatan agar terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui Musrenbang diharapkan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah dapat mengintegrasikan pendekatan partisipatif serta menghasilkan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2027
Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai program inovasi di desa yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
“Melalui kegiatan ini nantinya akan dihasilkan dokumen RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB Firmansyah, S.Hut., M.Si., menegaskan bahwa Musrenbang RKPD bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi momentum strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, arah pembangunan yang dirumuskan merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun sehingga setiap periode kepemimpinan tetap berada dalam kerangka kebijakan yang saling berkesinambungan.
Ia juga menyebut tema pembangunan Lombok Utara tahun ini sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, khususnya terkait pengelolaan sampah dan program desa berdaya yang difokuskan pada empat desa di Lombok Utara, yakni Desa Bayan, Gumantar, Malaka, dan Sigar Penjalin.
“Forum ini harus melahirkan kesepakatan bersama mengenai usulan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD KLU Agus Jasmani dalam kesempatan tersebut menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian penting dalam proses Musrenbang karena merupakan representasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan.
Ia menuturkan, lebih dari 80 persen masyarakat Lombok Utara berprofesi sebagai petani sehingga kebijakan pembangunan ke depan diharapkan berpihak pada sektor pertanian.
“Selain itu, penting juga mengurangi angka pengangguran dengan memperbanyak pelatihan bagi masyarakat agar siap menghadapi peluang kerja,” ujarnya.
Agus menambahkan, dari total 30 anggota DPRD KLU terdapat sebanyak 886 pokok pikiran dewan yang telah diintegrasikan ke dalam 12 OPD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta memastikan program prioritas berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Lombok Utara pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,22 persen, dari 23,96 persen pada tahun 2024 menjadi 20,74 persen pada tahun 2025.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan berbagai kebijakan dan intervensi pemerintah daerah mulai memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Tema yang diusung tahun ini menegaskan komitmen kita bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
Najmul juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi desa dan UMKM, peningkatan pendapatan asli daerah serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan kebencanaan.
Ia berharap Musrenbang ini dapat menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah daerah, desa, DPRD, dunia usaha, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat.
“Musrenbang ini tidak boleh hanya menjadi seremonial, tetapi harus melahirkan program prioritas yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
0 Komentar