Lokakarya GEMERCIK Perkuat Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Utara

 

Lokakarya GEMERCIK Perkuat Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Utara

Tanjung | PenaNTB.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama PLAN International Indonesia terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui Lokakarya Pembelajaran Program GEMERCIK lintas sektor. 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri di Aula Kantor Bupati, Senin (9/3).

Lokakarya tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, hingga pelajar dan organisasi anak. 

Total sebanyak 120 peserta terlibat dalam kegiatan yang bertujuan mengevaluasi sekaligus memperkuat implementasi program GEMERCIK di daerah tersebut.

Direktur Program PLAN International Indonesia, Ida Ngurah, menjelaskan bahwa lokakarya ini menjadi ruang refleksi atas pelaksanaan program yang telah berjalan. 

Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus mengapresiasi capaian yang telah diraih selama program berlangsung.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang mendorong kemajuan Lombok Utara, khususnya dalam perlindungan anak,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kusmalahadi menegaskan bahwa persoalan perkawinan anak masih menjadi tantangan serius, tidak hanya di KLU tetapi juga di tingkat provinsi. 

Berdasarkan data tahun 2024, angka perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat tercatat mencapai 14,96 persen dari total pernikahan.

Menurutnya, perkawinan anak berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan reproduksi, hingga peluang ekonomi di masa depan. 

Anak yang menikah dini cenderung putus sekolah dan kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri.

“Ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah,” tegasnya.

Melalui Program GEMERCIK, Pemkab Lombok Utara mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, sekolah, masyarakat sipil, serta generasi muda sebagai agen perubahan.

Hasil awal program menunjukkan tren positif. Berdasarkan survei akhir terhadap 213 responden di sekolah dan komunitas, terjadi peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. 

Selain itu, kapasitas kelompok perlindungan anak di tingkat desa juga semakin meningkat, disertai munculnya kebijakan desa yang mendukung perlindungan perempuan dan anak.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti belum terintegrasinya data antar lembaga, kuatnya norma sosial yang masih mentolerir perkawinan anak di sebagian masyarakat, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk PLAN International Indonesia, LPA Lombok Utara, serta berbagai elemen masyarakat.

“Pencegahan perkawinan anak adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan komitmen dan kerja kolektif untuk memastikan generasi muda kita mendapatkan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.