 |
| Foto// Anggota Komisi III DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar |
Lombok Utara | PenaNTB.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini tak hanya menjadi perhatian dari sisi distribusi, tetapi juga transparansi pelaksanaannya.
DPRD KLU mendorong Bupati Lombok Utara segera menerbitkan surat edaran yang mewajibkan setiap paket MBG mencantumkan daftar harga serta kandungan gizi secara terbuka.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan kualitas gizi yang diterima masyarakat benar-benar sesuai standar.
Anggota Komisi III DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, menegaskan bahwa meskipun program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dalam pengawasannya.
“Ini bukan sekadar soal bagi-bagi makanan. Kita bicara tentang kualitas gizi anak-anak dan potensi kebocoran anggaran. Transparansi harga dan kandungan gizi harus jadi standar,” tegasnya, Minggu (29/3).
Menurut Darmaji, program MBG telah masuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sehingga memiliki potensi kerawanan seperti mark-up bahan baku hingga praktik monopoli oleh vendor tertentu.
Oleh karena itu, langkah preventif di tingkat daerah dinilai sangat krusial.
Ia menambahkan, sejumlah daerah di Indonesia telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa dengan mewajibkan rincian menu, harga, dan kandungan gizi dicantumkan secara rutin dalam setiap paket makanan.
“Ini langkah sederhana tapi berdampak besar. Publik bisa ikut mengawasi secara langsung,” ujarnya.
Di Lombok Utara, pelaksanaan MBG sendiri disebut masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk adanya penyedia layanan yang sempat dihentikan operasionalnya.
Kondisi ini menjadi sinyal perlunya penguatan pengawasan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan program, khususnya orang tua dan komite sekolah.
Mereka dinilai sebagai pihak yang paling dekat dengan penerima manfaat.
“Harus ada kanal pengaduan yang mudah diakses. Kalau ada menu yang tidak wajar, masyarakat bisa langsung melaporkan,” katanya.
Tak hanya itu, Darmaji juga mendorong agar vendor lokal seperti koperasi desa dan kelompok tani dilibatkan dalam rantai pasok MBG.
Selain memperkuat ekonomi lokal, langkah ini diyakini dapat mengurangi praktik monopoli serta memperpendek jalur distribusi.
Dengan sistem yang transparan dan pengawasan yang kuat, DPRD KLU berharap program MBG tidak hanya bebas dari praktik korupsi, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting di daerah.
“Ini bukan program biasa. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Transparansi adalah kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tutup Darmaji.
0 Komentar