 |
| Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara Perjuangkan Program Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP |
Lombok Utara, PenaNTB.com – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lombok Utara, I Made Kariyasa, S.Pd.H., MM, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan usai pimpinan DPRD Lombok Utara melakukan kunjungan dan koordinasi langsung ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP.
Dalam pertemuan yang dihadiri seluruh Tim Dirjen Perikanan Tangkap itu, dijelaskan bahwa proposal usulan Program KNMP dari Kabupaten Lombok Utara telah diterima, namun masih terdapat sejumlah persyaratan teknis yang perlu segera dilengkapi.
“Dari penjelasan Dirjen Perikanan Tangkap, proposal kita sudah masuk. Namun memang masih ada syarat-syarat teknis yang harus segera dilengkapi. Ini tidak boleh kita tunda, karena batas waktu pengajuan adalah 28 Februari 2026,” tegas I Made Kariyasa.
Menindaklanjuti hal tersebut, pimpinan DPRD Lombok Utara meminta Komisi II DPRD untuk segera memanggil Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Utara, serta kelompok nelayan Desa Sukadana yang diusulkan dalam proposal.
Langkah ini dilakukan guna mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan teknis yang diminta oleh kementerian.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alokasi sebanyak 1.000 titik di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2025–2026.
Setiap titik program memiliki nilai anggaran lebih dari Rp22 miliar, yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktivitas nelayan.
Selain itu, Dirjen Perikanan Tangkap KKP juga mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk mengusulkan minimal satu kelompok nelayan di setiap kecamatan.
Dengan demikian, peluang daerah untuk memperoleh lebih dari satu titik Program KNMP akan semakin besar.
Menurut I Made Kariyasa, peluang besar ini harus disikapi secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
Pasalnya, kondisi nelayan tangkap di Lombok Utara hingga kini masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, serta tingkat ekonomi masyarakat pesisir yang relatif masih lemah.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah menjadikan program pusat seperti KNMP sangat strategis untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Sangat disayangkan jika program sebesar ini sampai tidak bisa kita dapatkan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat nelayan Lombok Utara. Saya minta pemerintah daerah benar-benar serius menjemput program ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kita,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Lombok Utara berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan kelompok nelayan dapat segera terbangun secara konkret, sehingga Program Kampung Nelayan Merah Putih dapat direalisasikan di Lombok Utara dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan.
0 Komentar