 |
| Foto// Saat kegiatan Bimtek berlangsung |
Lombok Utara, PenaNTB.com – Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Salah satunya melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU selama tiga hari berturut-turut.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin, dan diikuti oleh seluruh unsur pengelola keuangan daerah, mulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD), bendahara, hingga operator teknis.
Kepala BKAD KLU, Malasiswadi, menegaskan bahwa Bimtek ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah strategis untuk melakukan pembenahan administrasi keuangan daerah sekaligus menyamakan persepsi antar pengelola keuangan.
“Ini bagian dari bersih-bersih administrasi dan penyamaan pola kerja. Target kita jelas, laporan keuangan harus tuntas tepat waktu tanpa ada pekerjaan rumah yang tertunda,” ujar Malasiswadi di sela kegiatan, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, fokus utama Bimtek kali ini adalah membangun sinergi lintas fungsi, terutama dalam menghadapi transisi sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. Mulai dari optimalisasi penggunaan SIPD RI hingga penerapan mekanisme Pajak Korporat terbaru yang kini semakin otomatis.
“Kita ingin satu bahasa. Pola kerja dan data harus rapi sejak awal, sehingga saat akhir tahun semua sudah clear dan tidak ada lagi rekonsiliasi berlarut hingga Januari,” tegasnya.
Melalui Bimtek tersebut, peserta dibekali sejumlah kemampuan teknis penting, di antaranya standarisasi usulan pencairan agar sesuai regulasi terbaru, pencatatan transaksi harian secara disiplin, serta peningkatan kepatuhan pajak tepat waktu. Bahkan, BKAD KLU menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mengulas aplikasi perpajakan terbaru guna menghindari denda dan keterlambatan laporan.
Menurut Malasiswadi, pola kerja ini diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan keuangan setiap bulan pada bulan berjalan. Dengan demikian, saat tutup buku, pemerintah daerah hanya fokus pada laporan bulan Desember dan siap menghadapi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, Bimtek ini juga menjadi respon cepat Pemkab Lombok Utara terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pelaporan tepat waktu menjadi kunci agar daerah terhindar dari sanksi, termasuk potensi pemotongan dana transfer pusat,” jelasnya.
Adapun target utama Bimtek ini meliputi peningkatan pemahaman regulasi terbaru, penguasaan penuh mekanisme teknis aplikasi digital seperti SIPD dan Pajak Korporat, serta komitmen bersama terhadap ketepatan waktu penyajian laporan yang valid dan siap audit.
“Dengan semangat transformasi ini, kami optimis dapat mempertahankan kualitas opini laporan keuangan sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Ten)
0 Komentar