 |
| Foto//;Wakil ketua II DPRD KLU Made Karyase |
Lombok Utara, PenaNTB.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan yang belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah.
Kondisi tersebut mendorong wakil rakyat agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk percepatan pembangunan jalan.
Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Kariyasa, mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur jalan hampir selalu menjadi keluhan utama masyarakat dalam setiap agenda reses yang ia lakukan di berbagai wilayah.
“Dalam reses di setiap wilayah yang saya kunjungi, masyarakat selalu mengeluhkan kondisi jalan yang belum dibangun oleh pemerintah,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu, Jumat (06/02/2026).
Ia menegaskan, pembahasan mengenai kebutuhan infrastruktur jalan juga kerap menjadi topik utama di internal DPRD.
Dari hasil temuan di lapangan, masih banyak ruas jalan yang belum diaspal, bahkan di kawasan perkotaan.
“Di DPRD juga kami selalu berbicara soal kebutuhan infrastruktur jalan, karena dari temuan kami jalan ini masih banyak yang belum diaspal. Contohnya di dalam kota saja, seperti Karang Sobor dan Karang Gebang, sampai saat ini belum bisa kita aspal,” jelasnya.
Menurut I Made Kariyasa, persoalan infrastruktur jalan di Lombok Utara tergolong kompleks.
Jika di wilayah perkotaan saja masih banyak jalan yang belum tuntas, maka kondisi di wilayah pedesaan tentu lebih memprihatinkan, khususnya di Kecamatan Bayan yang memiliki wilayah cukup luas.
“Oleh karena itu, keberpihakan pemerintah daerah dari sisi anggaran sangat penting. Bila perlu, dialokasikan anggaran khusus di APBD, seperti halnya pendidikan yang memiliki porsi anggaran tertentu setiap tahun, agar persoalan jalan ini bisa teratasi dengan cepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan tidak bisa hanya mengandalkan sisa anggaran. Jika ingin percepatan, maka harus ada alokasi khusus dan menjadikannya sebagai skala prioritas pembangunan daerah.
“Jalan ini harus menjadi skala prioritas. Tidak bisa selesai jika masih mengandalkan sisa anggaran. Ketika infrastruktur jalan bagus, maka aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan pelayanan masyarakat akan ikut terdongkrak,” katanya.
Politisi yang akrab disapa Ase ini menilai, salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan adalah ketika akses jalan di wilayahnya, hingga ke tingkat dusun, dapat dibangun dengan baik sehingga mampu mendorong kelancaran aktivitas ekonomi dan pertumbuhan masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar fokus melakukan pembangunan jalan. Karena kemampuan kami dengan mengandalkan dana pokok-pokok pikiran (pokir) sangat terbatas,” pungkasnya.
0 Komentar