 |
| Foto// Ardianto Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara fraksi Demokrat |
Lombok Utara | PenaNTB.com – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari Fraksi Demokrat, Ardianto, menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh bersama yang harus diperangi oleh seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.
“Kalau kita berbicara narkoba, ini memang musuh semua orang. Negara punya musuh besar terkait narkoba ini," tegasnya Jumat (18/02/2026).
Maka kita berharap semua pihak yang memiliki potensi dan kewenangan, siapapun dia, harus betul-betul menjadikan narkoba sebagai musuh bersama,” tambahnya.
Menurut Ardianto, upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, kemudian diperluas ke lingkungan masyarakat.
Pencegahan dinilai sebagai langkah paling efektif untuk memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
“Kita harus melakukan pencegahan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Itu yang bisa kita lakukan bersama,” ujarnya.
Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya penindakan tegas apabila ditemukan indikasi atau gejala penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
Baik pengguna maupun pengedar, kata dia, harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau memang ditemukan gejala-gejala seperti itu, silakan ditindak sesuai dengan prosedur hukum,” imbuhnya.
Terkait wacana tes urine yang santer terdengar, Ardianto menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD KLU sebelumnya telah menjalani tes urine dan hasilnya dinyatakan negatif.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika ada usulan tes urine kembali, selama jelas tujuan dan kepentingannya.
“Kami di DPRD sudah tes urine semua dan terbukti negatif. Kalau memang ada yang mengusulkan tes urine lagi, silakan saja. Kami tidak mempersoalkan,” katanya.
Meski demikian, ia mempertanyakan urgensi pelaksanaan tes urine jika hanya dimaksudkan untuk mengukur integritas semata.
Menurutnya, integritas seseorang tidak semata-mata ditentukan dari satu indikator saja.
“Terkait tes urine itu untuk apa? Kalau hanya untuk mengukur integritas, saya rasa kita sudah tahu masing-masing integritas itu seperti apa,” ujarnya.
Ardianto juga menyinggung soal aspek pembiayaan dalam pelaksanaan tes urine. Ia mengingatkan agar jangan sampai kebijakan tersebut justru membebani pihak penyelenggara tanpa kejelasan tujuan.
“Jangan sampai orang naik Bis orang lain harus bayar, bagaimana dengan tes urine, harus mengeluarkan biaya terutama dari pihak penyelenggara. Kami tidak mempermasalahkan, tapi kepentingannya untuk apa, itu yang perlu diperjelas, karena kami sebelum masuk DPRD juga sudah di tes,” tandasnya.
0 Komentar