 |
| Foto// Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Utara Hakamah |
Lombok Utara, PenaNTB.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menetapkan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp 370 miliar. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan target PAD tahun 2025 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 341 miliar.
Kenaikan target PAD ini dinilai realistis dan mencerminkan besarnya potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara, khususnya dari sektor pariwisata. Wakil Ketua DPRD KLU, Hakamah, saat ditemui pada Senin (12/01/2026), menegaskan bahwa penyesuaian target tersebut didasarkan pada tren peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang terus menunjukkan pertumbuhan positif.
Menurut Hakamah, kawasan wisata unggulan Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) masih menjadi penyumbang terbesar PAD Lombok Utara. Mobilitas wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman), yang keluar masuk wilayah Lombok Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
“Potensi kita memang ada dan sangat besar, terutama di sektor pariwisata kawasan Tiga Gili. Akhir tahun lalu pengunjung membeludak. Tidak hanya di kawasan Gili, destinasi wisata di wilayah daratan KLU juga semakin ramai dikunjungi,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia menambahkan, geliat sektor pariwisata ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah, mulai dari retribusi, pajak hotel dan restoran, hingga sektor pendukung lainnya seperti transportasi dan jasa wisata.
Bahkan, Hakamah menilai potensi PAD Kabupaten Lombok Utara sejatinya bisa mencapai angka yang jauh lebih besar, yakni hingga Rp 700 miliar per tahun. Namun, potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya karena masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas serta sistem pengelolaan yang belum optimal, terutama dalam pemanfaatan teknologi.
Salah satu contoh yang disoroti adalah sistem pengelolaan pintu masuk kawasan wisata Tiga Gili. Menurutnya, saat ini masih terdapat banyak jalur masuk yang belum terkontrol secara maksimal sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan.
“Ke depan, kita bisa menerapkan sistem berbasis teknologi, seperti e-tol atau sistem tiket elektronik terintegrasi, agar tidak ada kebocoran. Saat ini pintu masuk masih banyak dan belum sepenuhnya terkontrol,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan pada sektor pariwisata, tetapi juga pada sektor-sektor potensial lainnya di luar pariwisata yang dapat menjadi sumber PAD baru bagi daerah.
Karena itu, DPRD KLU mendorong adanya pengelolaan yang lebih profesional dan transparan, khususnya di kawasan wisata unggulan. Dengan manajemen yang baik dan dukungan teknologi yang memadai, Hakamah optimistis target PAD Lombok Utara ke depan bisa dipatok lebih tinggi lagi.
“Agar ke depan kita berani mematok target PAD yang lebih besar dan realistis sesuai potensi yang kita miliki,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara, Tri Darma Sudiana, membenarkan adanya kenaikan target PAD Tahun Anggaran 2026 tersebut. Ia menyatakan optimisme bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan berpeluang untuk terlampaui.
Tri Darma mengungkapkan bahwa kinerja realisasi PAD pada tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada Tahun Anggaran 2025, target PAD yang menjadi kewenangan Bapenda ditetapkan sebesar Rp 200 miliar lebih, dan realisasinya mampu melampaui target hingga lebih dari 120 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa potensi PAD kita sangat besar jika dikelola dengan baik. Kami optimistis target PAD tahun 2026 bisa tercapai, bahkan melampaui target yang ditetapkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Bapenda KLU terus melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, termasuk peningkatan pengawasan, optimalisasi sistem pemungutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meminimalkan kebocoran pendapatan.
0 Komentar