 |
| Foto// Masa Aksi |
Lombok Utara, Penantb.com— Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai OPD di Kabupaten Lombok Utara mendatangi Kantor Bupati pada Rabu (03/12). Mereka menggelar aksi damai menuntut kejelasan proses pengusulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar dapat segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Aksi ini dipimpin oleh Ketua Aliansi Tenaga Honorer R2 dan R3, Agus Ibrahim, yang menyampaikan bahwa para honorer membutuhkan jawaban pasti dari pemerintah daerah terkait kelanjutan proses administrasi ke BKN.
“Kami menuntut kejelasan bagaimana proses pengusulan kami ke BKN agar bisa diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Sekarang kami menunggu hasil perjuangan Pak Bupati yang sedang berada di Jakarta menemui Kemenpan RB,” tegas Agus saat di wawancara media penantb.com selesai aksi.
Agus juga menyampaikan keluhan lain dari para honorer, yakni adanya dugaan intimidasi dari atasan di beberapa OPD sebelum aksi berlangsung.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan perlindungan penuh terhadap tenaga honorer yang memperjuangkan hak mereka.
“Beberapa teman kami sempat diintimidasi sebelum turun aksi. Kami minta kepada Wakil Bupati agar setiap atasan kami untuk tidak melakukan tindakan intimidatif kepada honorer,” ujarnya.
Hadir pula dalam aksi tersebut Ketua Kasta KLU, Yanto Anggara, yang menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan kepada Pemda Lombok Utara dalam menyelesaikan persoalan data tenaga honorer yang belum tuntas.
“Hari ini kami hadir untuk memberikan dukungan moral kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan persoalan data honorer. Tuntutan kami jelas, segera angkat tenaga honorer ini menjadi tenaga paruh waktu,” kata Yanto.
Yanto juga menyinggung absennya Bupati Lombok Utara dalam aksi tersebut karena sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan penyelesaian data honorer di Kemenpan-RB.
Ia menegaskan bahwa dalam tiga hari ke depan, pihaknya akan kembali berkoordinasi dan siap menemui Bupati secara langsung untuk menagih hasil pertemuan tersebut.
“Mungkin dalam tiga hari kami akan menemui Pak Bupati untuk menanyakan langsung apa hasil kunjungannya ke Kemenpan-RB. Jika harapan teman-teman honorer tidak diakomodir, kami tidak menutup kemungkinan untuk kembali melakukan aksi lanjutan,” tegasnya.
Massa aksi kemudian diterima oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, di halaman Kantor Bupati.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati memastikan bahwa pemerintah daerah tetap menunggu hasil perjuangan Bupati di Jakarta dan berkomitmen memberikan informasi resmi kepada para honorer segera setelah ada keputusan dari pusat.
“Kita tunggu dulu hasil dari Pak Bupati yang sedang di Jakarta menemui Kemenpan-RB untuk memperjuangkan tenaga honorer paruh waktu ini,” ujar Wabup Kusmalahadi.
Terkait adanya laporan intimidasi kepada honorer oleh atasan di beberapa dinas, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mentoleransi tindakan tersebut.
“Saya menjamin teman-teman tidak ada yang diintimidasi. Saya jamin itu,” tegasnya, disambut tepuk tangan para peserta aksi.
0 Komentar