 |
| Foto// Saat Raker berlangsung (dok//Ten penantb) |
Penulis: Teno Haichal
Lombok Utara, Penantb.com – Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU) menegaskan komitmennya menjaga marwah profesi pers dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, khususnya dalam menyikapi pemberitaan sensitif yang berpotensi berdampak luas bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja (Raker) Akhir Tahun FWLU yang digelar di Bale Jukung Tanjung, Senin (28/12/2025), sebagai ajang evaluasi kinerja jurnalistik sekaligus penguatan sinergi antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Ketua FWLU, Datu Danu Winata, secara tegas mengingatkan jurnalis agar tidak menjadikan tragedi dan isu sensitif terutama kasus dugaan asusila yang melibatkan anak di bawah umur sebagai komoditas pemberitaan demi mengejar trafik pembaca.
“Tidak semua fakta harus dipublikasikan. Jurnalis wajib memiliki nurani, filter, dan pertimbangan etis. Jangan sampai karya jurnalistik justru melukai korban atau menciptakan stigma sosial,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemberitaan yang tidak berimbang, sarat opini, dan memihak hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap media.
FWLU, kata dia, berkomitmen mendorong jurnalisme yang bertanggung jawab, faktual, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Raker ini turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) KLU Khairil Anwar, Kabag Prokopim Setda KLU Lalu Gita Bayu Wibawa, Ketua PWI Lombok Utara Saefudin, serta jajaran pengurus dan anggota FWLU.
Dalam forum tersebut, FWLU juga mengusulkan sistem reward and punishment bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan tingkat keterbukaan informasi dan kualitas komunikasi publik. Namun, Kabag Prokopim Lalu Gita Bayu Wibawa mengingatkan agar penilaian tidak semata diukur dari besaran anggaran publikasi.
“Apresiasi tidak selalu harus berbentuk uang. Penghargaan sederhana seperti piagam bagi OPD yang komunikatif justru bisa menjadi motivasi kuat,” ujarnya.
Bayu juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma pemberitaan. Menurutnya, pendekatan bad news is good news sudah tidak relevan dan perlu digeser menuju kritik yang konstruktif dan solutif.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo KLU Khairil Anwar menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam meningkatkan profesionalisme pers melalui fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta pendampingan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers.
“Kami ingin media lokal di Lombok Utara tidak hanya aktif, tapi juga legal, profesional, dan kredibel. Ini penting untuk kemitraan yang sehat ke depan,” tegasnya.
Raker FWLU juga menyoroti tantangan serius berupa penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berpotensi berdampak pada anggaran OPD, termasuk sektor publikasi media.
Raker ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menjaga komunikasi terbuka, memperkuat sinergi, serta menempatkan media sebagai pilar demokrasi yang kritis, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik demi pembangunan Lombok Utara. (*)
0 Komentar