 |
| Inspektorat Lombok Utara torehkan progres pengawasan daerah paling signifikan di NTB |
Mataram, penantb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Hal itu dibuktikan dengan capaian signifikan dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTL RHP) yang dinilai paling progresif se-Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pengakuan tersebut diumumkan dalam pertemuan strategis antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB dengan seluruh inspektur daerah se-NTB yang berlangsung di Mataram.
Pada kesempatan tersebut, BPK memberikan apresiasi khusus kepada Kabupaten Lombok Utara berkat peningkatan capaian PTL RHP yang mencolok dalam satu semester terakhir.
Inspektur Kabupaten Lombok Utara, Herianto, SP., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.
Berdasarkan data BPK, capaian PTL RHP KLU meningkat sebesar 9,39 persen—dari 73,18 persen pada semester sebelumnya menjadi 82,57 persen di semester I tahun 2025. Peningkatan tersebut mengerek posisi Lombok Utara dari peringkat ke-11 menjadi peringkat ke-7 dari total 11 kabupaten/kota di NTB.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan atas apresiasi ini. Peningkatan capaian PTL RHP sebesar 9,39 persen menunjukkan komitmen kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Herianto Senin (08/12/2025).
Sejak 2010 hingga 2025, BPK mencatat total 747 rekomendasi audit yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Dari jumlah itu:
616 rekomendasi atau sebagian besar telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, 128 rekomendasi dinilai belum sesuai tindak lanjutnya, 2 rekomendasi belum ditindaklanjuti, 1 rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan sah.
Capaian ini menunjukkan adanya progres nyata dalam penguatan sistem pengendalian internal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Herianto, apresiasi dari BPK bukan hanya bentuk penghormatan atas kerja keras jajaran inspektorat, tetapi juga menjadi dorongan moral untuk mempercepat upaya perbaikan di masa mendatang.
“Kami menyadari masih banyak ruang yang harus diperbaiki. Target kami adalah dapat sejajar dengan enam daerah lain di NTB yang capaian tindak lanjutnya lebih tinggi. Penghargaan ini menjadi pemacu semangat kami,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Herianto juga memaparkan sejumlah pengalaman penting selama mendampingi Tim Audit BPK sejak dirinya dilantik sebagai Inspektur pada 1 Agustus 2025.
Ia mengungkapkan bahwa auditor BPK tidak hanya mengidentifikasi potensi kebocoran pada Pendapatan Daerah Retribusi dan Pajak (PDRD), tetapi juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap optimal.
Informasi strategis tersebut kemudian dibahas secara serius dalam penyusunan RAPBD 2026. Hasilnya, target PAD KLU yang sebelumnya mengacu pada RPJMD sebesar Rp341 miliar, disepakati meningkat sekitar Rp29 miliar. Penambahan target ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif demi mendorong peningkatan pendapatan daerah secara nyata.
Herianto juga menyampaikan harapan agar ke depan BPK dapat terus memberikan pendampingan yang konstruktif kepada inspektorat daerah. Ia menilai peningkatan kapasitas auditor lokal sangat penting agar inspektorat tidak hanya berperan sebagai fasilitator saat audit bersama OPD, tetapi dapat menjadi bagian langsung dari proses audit sebagaimana daerah-daerah yang telah lebih maju.
“Kami berharap dapat berperan lebih aktif dalam proses audit. Dengan itu, kualitas dan kompetensi auditor lokal akan meningkat, sehingga pengawasan daerah semakin efektif dan berdampak,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Herianto mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan NTB, tim pengawasan, serta para inspektur senior di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini memberikan dukungan, arahan, serta motivasi.
“Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih atas dorongan dan motivasi yang diberikan kepada kami untuk bekerja lebih baik,” tutupnya.
0 Komentar