 |
| Foto// Kepala inspektorat kabupaten Lombok Utara Heryanto |
Lombok Utara, penantb.com – Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar kegiatan Pengawasan Daerah dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bupati, Selasa (9/12/2025), ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat integritas, tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas publik di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi.
Inspektur KLU, Heryanto, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan administratif semata. Menurutnya, akuntabilitas kini menjadi kebutuhan mendesak sekaligus benteng utama dalam mencegah praktik korupsi.
Dengan mengusung tema “Optimalisasi Perbaikan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Menuju Kabupaten Lombok Utara Bebas KKN”, Heryanto menyampaikan bahwa kegiatan ini berlandaskan pada tiga dokumen penting, yakni DPA Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD, serta Rencana Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKT) 2025 beserta proyeksi PKT 2026.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya tata kelola yang efektif dan efisien, sekaligus menutup celah praktik koruptif. APBD harus kembali pada esensinya, yaitu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Heryanto.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, dalam arahannya mengapresiasi capaian progres Reformasi Birokrasi dan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PRL HP) KLU yang mencapai 9,39 persen. Angka tersebut dinilai jauh melampaui rata-rata kabupaten/kota lain di NTB yang berada di kisaran 1,2–1,7 persen.
“Ini prestasi, tetapi bukan alasan untuk berpuas diri,” ujar Kusmalahadi. Ia mengingatkan bahwa posisi KLU masih berada di peringkat tujuh dari sebelas kabupaten/kota se-NTB, sehingga masih banyak ruang perbaikan yang harus dilakukan.
Wabup menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui penguatan integritas internal, koordinasi antarlembaga, serta penghapusan ego sektoral di lingkungan OPD. “Jangan pernah ada egoisme diri dan merasa menjadi OPD yang superior,” katanya.
Ia juga menyoroti meningkatnya tekanan dan ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan menuntut pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik KKN.
“Masyarakat ingin melihat pemerintah yang akuntabel. Karena itu, kita tidak boleh berhenti membenahi sistem dan memperkuat integritas,” tegasnya.
Kusmalahadi meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan hingga tuntas agar pesan-pesan penguatan tata kelola benar-benar dipahami dan diimplementasikan dalam pelayanan publik. “Kalau kita tidak serius memperbaiki diri, maka semua tidak akan berjalan baik,” pungkasnya.
Dengan ketatnya persaingan kualitas tata kelola antar daerah dan besarnya tuntutan publik, Gelar Pengawasan Daerah Hakordia 2025 dipandang sebagai momentum strategis bagi Lombok Utara. Selain memperkuat sistem pengawasan internal, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi langkah nyata menuju tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
0 Komentar