 |
| Foto//Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Mala Siswadi, |
Lombok Utara, penantb.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah menyusun strategi penganggaran yang lebih ketat untuk tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul adanya efisiensi transfer pusat ke daerah (TKD) yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
Meski demikian, Pemda KLU memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi tersebut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Mala Siswadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil perbandingan anggaran, dana transfer pusat yang diterima KLU mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jika digabungkan antara transfer pusat ke daerah dan dana bagi hasil provinsi, efisiensi yang terjadi saat ini berkisar Rp206 miliar,” jelas Mala.
Kendati menghadapi pengurangan anggaran, Pemda KLU telah menyiapkan berbagai strategi untuk tetap memenuhi belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Menurut Mala, langkah strategis tersebut dilakukan di bawah arahan pimpinan daerah dengan fokus pada penguatan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif serta tepat sasaran.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan rekonsiliasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi kebutuhan pengadaan barang milik daerah. Pemda juga mengoptimalkan sisa persediaan barang tahun 2025 untuk digunakan pada tahun 2026 guna menekan belanja baru.
Selain itu, BKAD KLU telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan yang melibatkan Kasubag Program, Kasubag Keuangan, operator, hingga bendahara. Bimtek ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan sesuai regulasi, mencegah pemborosan, serta mengarahkan anggaran pada kegiatan yang benar-benar prioritas.
“Beberapa langkah efisiensi yang kami lakukan antara lain pengurangan anggaran makan dan minum kegiatan yang dinilai berlebihan, penyesuaian perjalanan dinas, serta efisiensi anggaran sewa kendaraan dinas,” ungkapnya.
Mala menegaskan, setiap OPD diminta untuk menyusun anggaran yang benar-benar berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat.
“Kami meminta masing-masing OPD untuk menganggarkan kegiatan yang betul-betul menyentuh pelayanan dasar,” tegasnya.
Dengan strategi tersebut, Pemda KLU berharap program-program yang mendukung visi dan misi Bupati tetap dapat terlaksana secara optimal meski dalam kondisi efisiensi anggaran.
“Efisiensi anggaran 2026 ini diharapkan tidak hanya menjawab keterbatasan dana, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih efektif dan fokus pada hasil nyata bagi masyarakat Lombok Utara,” pungkas Mala.
0 Komentar