 |
| Foto// Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Agus Jasmani |
Lombok Utara, Penantb.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara, Agus Jasmani, memberikan klarifikasi atas polemik yang berkembang di masyarakat terkait perjalanan dinas DPRD ke Bali baru-baru ini.
Menanggapi isu dugaan ketidaksesuaian tanggal pelaksanaan, penginapan, dan data dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Agus menegaskan bahwa seluruh kegiatan kunjungan kerja (kunker) tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Kami memahami dan menghargai perhatian masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran, khususnya terkait kegiatan kunjungan kerja DPRD. Untuk itu, kami ingin menegaskan bahwa kegiatan ini telah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Agus Jasmani dalam keterangan resminya, Minggu (5/10).
Agus menyebutkan bahwa pihaknya memiliki dokumentasi lengkap sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, termasuk bukti menginap, daftar hadir peserta, dan laporan hasil kunjungan kerja.
“Kami memiliki dokumen lengkap yang membuktikan hal tersebut. Namun, jika masih ada keraguan dari masyarakat dan benar ditemukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur, kami sangat terbuka apabila pihak terkait seperti Inspektorat Daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ingin melakukan audit terhadap kegiatan tersebut,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Agus juga menegaskan komitmen DPRD untuk terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan integritas dan profesionalisme.
“Kami juga akan melakukan evaluasi internal guna memastikan agar ke depannya semua kegiatan berjalan lebih transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Kunjungan kerja DPRD ke luar daerah, termasuk ke Bali, merupakan bagian dari fungsi legislatif untuk studi komparatif dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Namun, kegiatan semacam ini kerap menjadi sorotan publik, terutama terkait akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Melalui pernyataan terbuka tersebut, Agus berharap masyarakat dapat memahami secara objektif dan terus memberikan dukungan konstruktif terhadap fungsi pengawasan dan pelayanan DPRD Lombok Utara.
0 Komentar