 |
| Foto// foto bersama Bupati Kabupaten Lombok Utara H. Najmul Akhyar |
LOMBOK UTARA, Penantb.com — Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Sampah di Gili Matra dalam rangka mendukung program Laut Sehat Bebas Sampah di Kabupaten Lombok Utara.
Kegiatan yang digelar oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Satker Gili Matra berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ini berlangsung di Kantor Bupati Lombok Utara, Rabu (23/10).
Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Dr. Ahmad Aris, SP., M.Si, Kepala Dinas Lingkungan Hidup KLU Husnul Ahadi, S.KM, serta sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Najmul Akhyar menegaskan bahwa Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air merupakan aset strategis sekaligus ikon pariwisata Kabupaten Lombok Utara, sehingga membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
“Permasalahan sampah di Gili Matra merupakan hal yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah. Ini menyangkut keberlanjutan lingkungan dan pariwisata kita,” ujar Bupati Najmul.
Ia menambahkan, persoalan sampah di kawasan Gili Matra disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta peningkatan aktivitas pariwisata yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang optimal.
“Kami berharap, kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan di Lombok Utara dapat membantu menjawab berbagai persoalan tersebut melalui kolaborasi dan dukungan program strategis,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Dr. Ahmad Aris, menjelaskan bahwa program “Laut Bebas Sampah 2029” menjadi agenda nasional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.
“Kolaborasi dan koordinasi antara KKP dan pemerintah daerah menjadi kunci terciptanya laut bebas sampah tahun 2029,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, Gili Matra akan dijadikan sebagai daerah percontohan (modeling) pengelolaan sampah di kawasan pulau-pulau kecil Indonesia.
Langkah awalnya dilakukan dengan pemetaan data dan sumber timbulan sampah agar intervensi bisa dilakukan secara tepat sasaran.
Sebagai bentuk dukungan konkret, KKP akan memberikan bantuan alat insinerator yang telah lulus uji kelayakan, untuk mempercepat penanganan sampah di kawasan Gili Matra.
“Dengan bantuan ini, diharapkan ke depan tidak ada lagi penumpukan sampah yang ekstrem. Gili Matra akan menuju kawasan zero waste,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Ahmad Aris juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dapat menyusun regulasi daerah atau peraturan bupati terkait tata kelola sampah, sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan laut.
“Regulasi akan menjadi dasar yang kuat agar pengelolaan sampah tidak hanya bersifat proyek, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan,” tutupnya.
Penulis: Teno Haichal
0 Komentar