 |
| Foto// Sahabudin kepala dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara |
Lombok Utara, penantb.com – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengeksekusi anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan pendopo bupati.
Dari total anggaran sebesar Rp3 miliar yang dialokasikan dalam APBD murni Tahun Anggaran 2025, sebanyak Rp2,6 miliar telah direalisasikan.
Kepala Dinas PUPRKP KLU, Sahabudin menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan lahan seluas 30 are yang berlokasi di Desa Jambianom. Penentuan nilai lahan dilakukan oleh tim appraisal resmi, dan proses eksekusi berjalan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Itu untuk pengadaan lahan seluas 30 are di Jambianom. Penilaian dilakukan oleh tim appraisal, dan kami eksekusi berdasarkan DPA,” ujarnya.
Terkait polemik yang mencuat mengenai tidak adanya pembahasan pengadaan lahan tersebut bersama DPRD KLU, Sahabudin menegaskan bahwa hal itu menjadi ranah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kalau soal dibahas atau tidaknya, itu urusan di sana. Kami, karena sudah dianggarkan, ya eksekusi. Kalau tidak, kan salah juga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sahabudin menyebut pemilihan lahan di Jambianom merupakan hasil arahan pimpinan daerah. Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di pinggir jalan raya dengan akses keluar masuk yang mudah.
“Kalau kami ikuti arahan pimpinan saja. Kalau misalnya dipanggil ya kami akan jelaskan nanti,” ungkapnya.
Sementara itu, mengenai rencana lahan untuk pendopo wakil bupati, Sahabudin mengatakan hingga kini belum ada keputusan final. Lokasinya direncanakan berada di Kecamatan Gangga, namun masih menunggu keputusan resmi dari bupati atau wakil bupati.
“Kebetulan anggarannya juga belum tersedia dalam DPA. Barangkali nanti di APBD Perubahan. Kebutuhan lahan untuk wakil bupati sekitar 15 are, jadi anggarannya setengah dari pengadaan lahan pendopo bupati,” jelasnya.
0 Komentar