 |
| Foto//Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Agus Jasmani |
Lombok Utara, penantb.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara, Agus Jasmani, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah kontraktor proyek pembangunan di wilayahnya. Ia menilai masih banyak pekerjaan fisik yang dikerjakan dengan asal-asalan dan tidak memperhatikan kualitas serta standar teknis yang semestinya.
Dalam pernyataannya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya sekadar rutinitas administratif atau formalitas pelaksanaan anggaran, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah kemajuan daerah.
“Kami di DPR menuntut kualitas, ketepatan waktu, dan manfaat jangka panjang. Apalagi kantor pemerintahan yang dibangun akan digunakan bertahun-tahun, jadi jangan asal buat, lalu serah terima begitu saja,” tegas Agus Jasmani, Senin (1/9/2025).
Agus menyoroti sejumlah proyek yang dinilai dikerjakan tanpa memperhatikan spesifikasi dan mutu bahan bangunan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
Menurutnya, praktik seperti itu merupakan bentuk pengabaian terhadap kepentingan publik dan sama saja dengan pemborosan anggaran daerah.
“Kalau dilihat di lapangan, ada pekerjaan yang seperti hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ini harus dievaluasi secara serius,” ujarnya dengan nada tegas.
Agus menambahkan bahwa tujuan utama pembangunan daerah adalah menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang, bukan sekadar untuk laporan administrasi atau seremonial peresmian proyek.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan selesai, tapi bagaimana hasilnya bisa digunakan dan bermanfaat jangka panjang,” tambahnya.
Kritik keras ini bukan tanpa dasar. Beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPRD Lombok Utara melakukan aksi bongkar paksa pada beton pagar gedung DPRD setempat.
Langkah itu diambil untuk membuktikan adanya indikasi pekerjaan yang tidak sesuai standar, terutama pada panjang besi beton yang seharusnya masuk ke dalam kolom tiang pagar.
Aksi tersebut sempat menjadi sorotan publik karena dianggap tidak lazim dilakukan oleh anggota dewan.
Namun bagi Agus Jasmani, tindakan itu merupakan bentuk pengawasan langsung sekaligus bukti nyata adanya ketidaksesuaian spesifikasi di lapangan.
“Insiden itu menjadi contoh nyata dari dugaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan anggota DPRD tersebut tidak semata-mata dilakukan untuk mencari sensasi, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Ketua DPRD KLU ini pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek strategis, terutama yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar.
Ia berharap pemerintah daerah dan seluruh rekanan swasta dapat lebih bertanggung jawab serta mengedepankan transparansi dalam setiap proses pembangunan.
“Pembangunan adalah investasi jangka panjang. Jangan sampai rakyat yang menanggung akibat dari pekerjaan yang asal-asalan,” tandasnya.
Agus juga mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lebih selektif dalam memilih kontraktor pelaksana.
Ia meminta agar sistem pengadaan tidak hanya berorientasi pada harga terendah, melainkan juga mempertimbangkan rekam jejak dan kualitas kerja perusahaan penyedia jasa.
Ia menilai, proyek-proyek yang dikerjakan tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat hanya akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
DPRD Lombok Utara, kata Agus, memiliki komitmen kuat untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya tidak akan segan-segan memanggil pihak pelaksana proyek yang diduga melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam pekerjaan.
“Kami akan mendorong agar ada evaluasi menyeluruh, termasuk memeriksa apakah pekerjaan telah sesuai kontrak dan spesifikasi. Kalau ada pelanggaran, tentu harus ada konsekuensi,” tegasnya.
Agus juga mengajak masyarakat untuk ikut aktif mengawasi pembangunan yang ada di sekitar mereka. Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas di bidang pembangunan daerah.
“Kami di DPRD tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat juga harus berani melapor jika menemukan kejanggalan di lapangan,” pungkasnya.
0 Komentar