 |
| Foto// Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara |
Lombok Utara, Penantb.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD KLU, Selasa (23/9/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Made Kariasa, S.Pd.H., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., jajaran Forkopimda, serta seluruh kepala perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan catatan kritis dan masukan konstruktif terkait arah kebijakan perubahan APBD 2025 agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lombok Utara.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya langkah tegas terhadap proyek-proyek pembangunan yang belum tuntas, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta penguatan strategi pengentasan kemiskinan.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya pemerataan penurunan angka kemiskinan di setiap kecamatan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan,” ujar Tusen Lashima dari Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta mendorong pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
“Kami meminta pemerintah daerah memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pelosok desa, memberikan dukungan nyata bagi pelaku UMKM, serta memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar agar tetap terjangkau masyarakat,” tegas H. Nirdip, yang akrab disapa H. Jojo, dari Fraksi Gerindra.
Fraksi Partai Demokrat dalam pandangannya menilai bahwa perubahan APBD 2025 harus lebih diarahkan pada belanja yang produktif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi kami menekankan perlunya langkah strategis untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih jauh dari harapan, serta memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan terukur,” ujar Burhan M. Nur dari Fraksi Demokrat.
Selain ketiga fraksi tersebut, pandangan umum juga disampaikan oleh Fraksi Golkar, Fraksi PNI, serta Fraksi Gabungan PBB, PKB, dan Keadilan Nasional yang diwakili oleh Zakaria Abdillah, S.Hi.
“Ketiganya memberikan sejumlah masukan strategis bagi pemerintah daerah, khususnya terkait pemerataan pembangunan, peningkatan efisiensi belanja publik, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal,” jelas Zakaria Abdillah.
Melalui berbagai pandangan tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025.
Kebijakan yang dihasilkan nantinya diharapkan mampu lebih tepat sasaran, berpihak kepada masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Lombok Utara secara menyeluruh.
0 Komentar