 |
| Foto// Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Utara Hakamah |
Lombok Utara, Penantb.com – Persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram kembali mencuat di Kabupaten Lombok Utara. Anggota DPRD setempat, Hakamah, menegaskan kondisi ini semakin meresahkan masyarakat kecil yang bergantung pada tabung gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurut Hakamah, hingga kini Lombok Utara hanya dilayani oleh satu Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang berada di Sekotong, Lombok Barat, dengan suplai rata-rata sekitar 11 ton per hari. Padahal, kebutuhan riil masyarakat Lombok Utara diperkirakan mencapai 25 ton per hari.
“Banyak ibu-ibu sekarang mencari LPG ke warung-warung, tapi barangnya tidak ada. Inilah yang kami minta solusi dari pemerintah provinsi agar volume pasokan ditambah. Minimal sekali jalan bisa membawa 15 ton, bahkan kalau sehari dua kali bisa 30 ton, sehingga ada stok untuk masyarakat,” tegasnya saat ditemui, Selasa (23/9/2025).
Politisi asal Lombok Utara itu juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi agar benar-benar tepat sasaran.
Ia menegaskan, ASN maupun anggota DPRD tidak seharusnya menggunakan gas bersubsidi. Demikian juga para pelaku usaha, baik di sektor kuliner maupun usaha lainnya, diminta tidak memanfaatkan tabung 3 kilogram.
“Gas 3 kilogram ini harus diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Untuk usaha tidak boleh menggunakan tabung subsidi, dan pengawasannya harus tegas,” tambahnya
Selain soal pasokan, Hakamah menyoroti kendala jarak distribusi yang dinilai menjadi salah satu penyebab kelangkaan.
Lombok Utara bergantung pada pasokan dari SPBE Sekotong yang jaraknya sekitar 150 kilometer ke wilayah Kayangan.
Jarak yang cukup jauh ini membuat biaya distribusi membebani pengusaha, terutama jika pasokan yang diterima jumlahnya terbatas.
“Dengan adanya operasi pasar atau operasi merah putih ke depan, kondisi ini harus jadi bahan pertimbangan dan dibuat kebijakan khusus bagi Lombok Utara,” harapnya.
Hakamah meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi NTB bersama pihak terkait memberi perhatian khusus terhadap Lombok Utara.
Menurutnya, keberadaan daerah yang jauh dari SPBE utama seharusnya mendapat perlakuan berbeda agar masyarakat tidak terus-menerus kesulitan mendapatkan gas subsidi.
Persoalan LPG 3 kilogram di Lombok Utara memang kerap berulang, terutama menjelang musim tertentu ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.
"Jika pasokan tidak segera ditambah, dikhawatirkan harga di tingkat pengecer akan meroket dan semakin memberatkan masyarakat kecil," tutupnya (Ten)
0 Komentar