 |
| Foto// Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri (tengah) saat foto bersama |
LOMBOK UTARA, penantb.com Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT, menghadiri Sosialisasi Pencegahan Praktik Perlukaan dan Pemotongan Genitalia Perempuan (P2GP) yang digelar Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) di Aula Kantor Bupati, Selasa (12/8).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI dr. Tyas Natasya, M.K.M., Direktur LPSDM Ririn Hayudiani, serta Kepala Dinas Kesehatan KLU dr. H. Lalu Bahrudin, M.Kes. Turut hadir pula para kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wabup Kusmalahadi menegaskan komitmen Pemkab Lombok Utara untuk mencegah dan menghapus praktik P2GP karena bertentangan dengan kebijakan nasional, prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta nilai-nilai perlindungan anak dan perempuan.
“Tinggal komitmen bersama untuk berkolaborasi dan bersinergi mencegah dan menghapus P2GP di daerah kita,” ujarnya.
Wabup Kus menyebut P2GP di Lombok Utara masih dilakukan sebagai tradisi turun-temurun. Menurutnya, pendekatan berbasis komunikasi menjadi kunci untuk menghapus praktik tersebut.
“Ini bagian dari langkah menjadikan daerah ramah dan melindungi anak serta perempuan sebagai generasi penerus Kabupaten Lombok Utara,” tambahnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk mengambil peran aktif dalam melindungi generasi emas KLU dari praktik yang merugikan tersebut.
Sementara itu, dr. Tyas Natasya dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes RI menjelaskan bahwa P2GP merupakan masalah global yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Ia menegaskan bahwa P2GP adalah bentuk pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan yang tidak memiliki alasan medis yang kuat.
“Kemenkes menggandeng pemerintah daerah dan NGO untuk memastikan praktik P2GP tidak lagi terjadi,” jelasnya.
Direktur LPSDM Ririn Hayudiani turut memaparkan dampak jangka pendek dan panjang P2GP yang berbahaya bagi perempuan. LPSDM, katanya, konsisten mengangkat isu kesetaraan gender, termasuk target penghapusan praktik berbahaya, pernikahan anak, P2GP, dan kekerasan terhadap perempuan.
“Gerakan pencegahan P2GP di Lombok Utara ini merupakan Gerakan Berani Satu. Selanjutnya, Gerakan Berani Dua akan dilaksanakan di Lombok Timur, Garut, dan Jember,” ungkapnya.
Penulis: Eka/dokpim
0 Komentar