 |
| Foto// Saat rapat koordinasi bersama anggota DPRD Kabupaten Lombok dari seluruh Fraksi Gerindra. |
Lombok Utara, penantb.com – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB, Sudirsah Sujanto, menegaskan bahwa seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD KLU diwajibkan untuk tegak lurus dalam mengamankan dan mendukung kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pernyataan itu disampaikan Sudirsah usai memimpin rapat koordinasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra se-Kabupaten Lombok Utara, Selasa (05/08/2025).
"Kami menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam menentukan arah kebijakan partai yang fokus pada mendukung program-program strategis nasional dari Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Salah satu program prioritas yang disorot adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus berjalan maksimal di Kabupaten Lombok Utara.
Selain itu, Sudirsah juga menekankan pentingnya peran kader Gerindra dalam mendukung dan mengawal program nasional Koperasi Merah Putih yang dinilai strategis untuk memperkuat perekonomian rakyat.
"Ini adalah tanggung jawab seluruh kader Partai Gerindra, termasuk fraksi kami di DPRD KLU, untuk mendukung dan mengamankan kebijakan nasional Presiden Prabowo," tegasnya.
Lebih lanjut, Sudirsah menambahkan bahwa DPP Partai Gerindra telah menginstruksikan agar seluruh fraksi di daerah, termasuk di DPRD KLU, mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah.
"Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara saat ini di bawah kepemimpinan Najmul Akhyar harus kita dukung. Fraksi Gerindra wajib menjaga stabilitas dan memastikan program pemerintah berjalan lebih baik," katanya.
Ia juga meminta fraksi Gerindra di DPRD KLU untuk terus menjalin koordinasi yang intens dengan pemerintah kabupaten, termasuk bupati dan wakil bupati, guna memastikan keberhasilan implementasi program strategis nasional di tingkat daerah.
"Koordinasi ini penting agar tidak ada celah yang menghambat pelaksanaan kebijakan strategis nasional, termasuk di Lombok Utara," pungkas Sudirsah.
Penulis: Teno Haichal
0 Komentar